APBD Kab Bima TA 2013 Direncanakan Sebesar Rp 988,35 Miliar

Dihadapan Bupati Bima, Ketua DPRD Kab Bima menandatangani KUA PPAS 2013 (Foto; Bimakini.com)

BABUJU Report,- Rencana Plafon APBD Kabupaten Bima Tahun 2013 Rp 988,35 Milyar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima, Kamis (2/8) menggelar rapat Paripurna tentang Laporan Banggar yang membahas KUA PPAS DPRD Tahun 2013. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. Muchdar Arsyad didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Drs. H. M. Najib H. M. Ali MM dan digelar bersama Eksekutif.

Pada kesempatan yang sama disepakati penandatangan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan DPRD Kabupaten Bima tentang kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan DPRD Kabupaten Bima.

Penyusunan dokumen ini ditujukan untuk mensinkronisasikan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat skala prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dokumen yang dibacakan Sumardin, SH tersebut memaparkan, "Rencana Anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2013 yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan dibagi menjadi 18 urusan wajib sebesar Rp. 928, 77 Milyar dan 6 urusan pilihan senilai Rp. 59,58 Milyar. Dengan demikian, rincian proyeksi belanja Daerah Kabupaten Bima tahun 2013 diproyeksikan sebesar Rp 988,35 milyar atau meningkat sebesar Rp. 118,24 milyar atau 13,59 % dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 870,10 milyar". Ungkapnya.

Mengakhiri laporannya, Sumardin yang mewakili Tim Banggar menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian jajaran Eksekutif. Antara lain, peningkatan alokasi anggaran pada pos belanja modal yang telah disepakati dalam pembahasan diharapkan dapat dioptimalkan alokasinya untuk mengakomodasi hasil reses DPRD dan berbagai saluran aspirasi rakyat lainnya, terutama untuk peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, embun dan saluran irigasi, serta berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat lainnya.

Selanjutnya Dewan berharap Eksekutif agar penyusunan anggaran tidak melebihi pagu pada PPAS yang sudah disepakati atau yang memiliki kekuatan hukum. DPRD juga merekomendasikan agar eksekutif agar sebelum rancangan KUA dan PPAS diajukan, terlebih dahulu dilakukan pemuktahiran data, agar tidak terjadi kesalahan data pada saat pembahasan.

Eksekutif juga direkomendasikan agar memprogramkan lebih banyak kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan peningkatan pendapatan masyarakat. Disamping itu, diharapkan agar dalam kesempatan pertama Bupati Bima segera mengeluarkan surat edaran kepada SKPD untuk menyusun RKA yang akan disampaikan dan dibahas pada komisi-komisi terkait.

Tahun 2013, KTM Tambora Mulai Dikawal Melalui Perda

BABUJU Report,- Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora yang akan menjadi cikal bakal Kota Mandiri Indonesia di NTB akan mulai ditata. Keseriusan ini diperlihatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Rapat Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Bima, Jumat yang lalu (11/5).

Jalan Boulevard KTM Tambora

Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Bima mewakili Bupati Bima, H. Makruf, SE. Rapat ini dihadiri pula Bagian Hukum, Bagian Administrasi Setda Bima, Dinas Nakertrans, Bappeda Kab Bima serta Dinas Pekerjaan Umum. Fokus pembahasan adalah Tekhnis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. 

Makruf menyatakan bahwa Raperda KTM merupakan salah satu Raperda dari 14 Raperda lainnya yang akan diajukan oleh eksekutif kepada legislative untuk dibahas dalam masa tenggang mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2012. “Dengan adanya Raperda, Pemda Kab Bima memiliki payung Hukum jelas dalam mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan yang direncanakan serta dapat dilaksanakan persiapan teknis lainnya” Ungkap Makruf.

Drs. Ishaka, selaku Kadis Nakertrans Kabupaten Bima menyatakan telah siap dengan berbagai rencana pembangunan serta pengembangan kawasan tersebut. Kawasan yang telah ditetapkan dalam kepres (Keputusan Presiden) sejak tahun 2006 ini adalah pengembangan dari konsep pemerataan pembangunan kawasan tertinggal. Terdapat 33 KTM se-Indonesia yang terbagi di 33 Propinsi.

“Fokus Pengembangan KTM Tambora dalam kajian Nakertrans adalah Pengembangan Kebun Kopi, terminal, Pasar modern serta pemetaan wilayah Industri” Ungkap Ishaka. Sedangkan Bappeda sendiri telah menyiapkan kerangka tekhnis sekaligus konsep pembangunan kawasan yang mengacu pada Pedoman KTM Se-Indonesia. KTM Tambora merupakan kawasan yang akan dibangun oleh 3 wilayah Kabupaten, yaitu Dompu, Bima dan Sumbawa, karena KTM masuk dalam 3 wilayah tersebut. (Liputan: Ahyar)

Penutupan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Anjab Dan Beban Kerja, Kabupaten Bima 2012

BABUJU Report,- Memasuki hari terakhir Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, hari ini (10/5) ditutup resmi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. Syafruddin, HM .Nur, M.Pd.

Penutupan Anjab di GSG Muhammadiyah Bima

Pemateri dari BKN RI Drs. Yudhiyitno, MA menjelaskan," Analisis jabatan sebagai satu proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu". Tujuannya,

lanjut Yudhiyitno adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi bagi program manajemen kepegawain, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan. "Berdasarkan analisis jabatan bisa diketahui peta jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan. Sehingga menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi dan diklat.".urai Yudhi.

Sedangkan analisis beban kerja menurut Yudhi adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. "Manfaatnya antara lain, penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, bahan penyempurnaan sistim dan prosedur kerja, penyusunan rencana kebutuhan ril pegawai sesuai beban kerja, penilaian kinerja dengan metode sasaran kinerja pegawai". Urai Yudhi.

Diharapkan sosialisasi yang gelar agar peserta mampu mengisi formulir penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja."Apabila daerah ingin mendapatkan formasi umum dan Kategori II (K2), maka wajib hukumnya untuk menyerahkan dokumen yang mencakup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan keputusan MENPAN". Kata Yudhi. Dan dia juga menambahkan "apabila tidak bisa mengisi formulir maka, remunerasi tidak bisa diterapkan", Tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Biro Organisasi NTB Dra Hj. Ratnaindiyani mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pejabat eselon III se-NTB untuk membentuk tim analisis di masing-masing SKPD dan memfasilitasi pejabat Eselon III baik di induk maupun UPT untuk mempercepat pengisian dan penyerahan dokumen. "Dasar dilaksanakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja karena moraturium penerimaan pegawai". Jelas Ratna.

Berdasarkan keputusan tiga menteri untuk menunda penerimaan pegawai (moratorium) maka pada masa penundaan penerimaan itu pemerintah daerah diharapkan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Lanjut Ratna, dalam membuat rincian tugas dalam formulir Anjab harus lebih selektif memberikan muatan kerja sehingga pada saat penghitungan tidak terjadi kelebihan/kekurangan pegawai.

Narasumber lain, Asisten Administrasi Umum H.Makruf, SE menekankan pentingnya Anjab dan ABK terkait dalam rangka merevitalisasi birokrasi. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Bima merespon dengan baik sosialisasi ini. Oleh sebab itu, Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST memerintahkan Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur untuk mengundang BKN dan Biro Organisasi NTB untuk melakukan sosialisasi penyusunan Anjab dan analisa beban kerja (ABK) Agar PNS lebih profesional,

H.Makruf mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar setelah mendapat pelatihan ini, mampu membimbing semua pegawai pada SKPD dalam hal pengisian formulir Anjab dan ABK dengan baik. "'Kalau kita tidak menyerahkan formulir Anjab dan ABK per tanggal 30 Juni maka, pemda tidak mendapatkan formasi penerimaan pegawai tahun 2012-2013". Tandasnya. (*)

Aparat Desa Se-Kab Bima Wacanakan Study Banding Keluar Daerah

Suasana Desa Sambori Kec Lambitu Kab Bima disebuah lorong

BABUJU Report,- Wacana Studi Banding dan Diklat pembuatan peraturan desa, cukup mengemuka di arena Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa, Selasa (17/04) Kemarin di aula BPMDes Kabupaten Bima. Kades Monggo Kecamatan madapangga, Drs Abdullah mengatakan, untuk efektifnya kegiatan tersebut, tidak cukup hanya ceramah. Tapi harus diikuti dengan cara membuat suatu peraturan atau keputusan kepala desa. “Pelatihan hanya sehari belum cukup untuk memahirkan kades, sekdes dan ketua BPD untuk membuat suatu rancangan peraturan desa,” ujar Abdullah.

Bahkan menurutnya, kabag Hukum siap memberikan materi untuk itu karena memang keahlian kabag hukum. Selama ini, belum ada satupun peraturan desa yang dilahirkan oleh pemerintahan desa. Peraturan desa termasuk untuk menggali potensi desa sebagai sumber pendapatan asli desa, banyak kades yang belum memahami sehingga muncul pungutan di desa yang tidak memiliki dasar hukum.

Demi Keselamatan kades, maka harus ada dasar hukum yang jelas untuk membuat kebijakan. Penarikan uang dari masyarakat, harus ada dasar hukumnya. Sehingga, tidak dikatakan para kades melakukan pungutan liar. “Ini semua harus di bekali dengan pengetahuan, harus dilakukan bimbingan tehnik,” harap Abdullah.

Selain itu, juga cukup mengemuka wacana Study Banding bagi aparatur Desa. Untuk meningkatkan kemampuan Desa, Kades harus memiliki pengetahuan yang cukup. Dari Study Banding itu, akan diperoleh pengalaman yang positif bagi pengembangan atau untuk menggali potensi desa dalam upaya peningkatan Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD).

Jadi, dengan demikian, akan diperoleh sumber – sumber baik alamnya ataupun sector yang lain. “Sekali – kali para kades harus melakukan Study Banding ke Desa yang sudah maju, baik yang ada di Jawa ataupun di Sulawesi.” Ujar M. Saud Sekdes Runggu.

Link: http://suaramandiri.blogspot.com/2012/04/aparat-desa-wacanakan-study-banding.html 

NTB Bergegas Diwaktu Yang Tersisa

 'PERCEPATAN BUKAN JALAN DITEMPAT'

 

BABUJU Report,-Laju penurunan kemiskinan yang progresif, pembelajaran buta aksara yang tuntas di hampir semua kabupaten/kota, tingkat putus sekolah SD dan SMP di bawah 1 persen, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan Bandara Internasional, merupakan sebagian dari sejumlah capaian positif tiga tahun pembangunan NTB Bersaing. Buah dari percepatan pembangunan yang menekankan pentingnya kebersamaan segenap pemangku kepentingan

“Pak gubernur yang terhormat, permintaan kami di kabupaten ini tidak banyak, tolong jalan diperbaiki dan usaha pertanian kami di bantu,” begitu harapan seorang peserta dialog terbuka di hotel Mutmainah Bima, akhir 2008. Ketika itu Zainul Majdi dan Badrul Munir baru saja memimpin NTB tiga bulan. Duet ini langsung tancap gas melakukan road show ke seluruh kabupaten/kota menyerap aspirasi publik dan memperkuat komitmen bersama pemerintah kabupaten kota. “Kita tak mungkin bisa membangun NTB tanpa kebersamaan, visi kita harus satu dan ikhtiar mewujudkannya harus kita lakukan bersama-sama,” ujar Gubernur Majdi dalam rangkaian road show waktu itu.

Ikhtiar kebersamaan ini dijawab dengan meluncurkan sejumlah program unggulan yang merupakan program percepatan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang strategis dan berpotensi besar untuk berkembang. Program unggulan difokuskan untuk menjawab tiga persoalan besar pembangunan di NTB. Pertama, persoalan pembangunan manusia. Kedua, persoalan pengelolaan sumberdayalokal yang memberi nilai tambah ekonomis. Ketiga, persoalan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing wilayah.

Untuk yang pertama dijawab dengan program unggulan 3A (AKINO, ABASANO, ADONO). AKINO akronim dari Angka Kematian Ibu Menuju Nol. ABSANO singkatan dari Angka Buta Aksara Menuju Nol dan ADONO padanan dari Angka Drop out menuju Nol. Program 3A mengarap secara fokus percepatan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Yang kedua direspon dengan sejumlah program unggulan. Mulai dari pengembangan agribisnis PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) yang merupakan tiga komoditas unggulan daerah, kemudian NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS), Visit Lombok Sumbawa 2012 hingga penumbuhan wirausaha baru. Semuanya berbasis potensi lokal dan sangat besar potensinya mengerakkan ekonomi masyarakat. PIJAR misalnya melibatkan ratusan ribu petani-peternak di dalamnya, begitu juga Visit Lombok Sumbawa membuka peluang kerja dan mengerakkan sektor jasa dan usaha.

Ketiga, ditangani dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih hingga bendungan. Sudah pasti percepatan pembangunan infrastruktur mahal, tetapi jauh lebih mahal akibatnya jika infrastruktur ditelantarkan. Tidak ada ekonomi sutau daerah yang bisa bergerak lincah tanpa sokongan infrastruktur yang memadai.

Program unggulan dijalankan dengan pinsip dasar Percepatan, Inovasi dan Nilai tambah (PIN). Percepatan bermakna bukan lagi dikerjakan dengan pendekatan reguler yang rutin dan monoton. Target dan indikator ditetapkan dengan satuan yang terukur dan berdampak signifikan. Inovasi merujuk kepada terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan program. Keberanian untuk berkreasi dengan perhitungan yang cermat menjadi penting dilakukan.

Inovasi juga berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja di luar cara pandang lama. Kemampuan untuk menekan ego sektoral dan mendorong partisipasi masyarakat secara total dalam program. Nilai Tambah berarti mengerakkan sektor riil yang berdampak langsung maupun tidak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai tambah juga bisa dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan dayasaing komoditas lokal di pasar nasional bahkan global.

Pendidikan dan Pariwisata 
Kini tiga tahun berjalan, kebersamaan tersebut menorehkan sejumlah capaian pembangunan yang mendapatkan apresiasi publik. Sebut saja misalnya keberhasilan menekan angka buta aksara dan putus sekolah melalui program ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Angka Drop out menuju Nol). Sampai 2011 telah diberikan pembelajaran kepada 97,95 persen dari 417 ribu penyandang buta aksara yang tercatat pada awal 2009. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, tinggal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang belum tuntas 100 persen melakukan pembelajaran, tetapi diikhtiarkan akan tuntas pada 2012.

Bagaimana dengan angka putus sekolah? Untuk tingkat SD dan SMP sederajat, sejak 2011 telah berhasil ditekan menjadi di bawah 1 persen. Ini telah melampaui angka arat-rata nasional yang 1,3 persen. Padahal ketika Program ADONO mulai berjalan awal 2009, angka putus sekolah untuk tingkat SD masih di atas 1 persen, dan untuk SMP bahkan mencapai lima persen. Dampak dari penurunan tajam angka putus sekolah akan terasa beberapa tahun ke depan berupa peningkatan rata rata lama sekolah di NTB yang saat ini masih berada di bawah rata rata nasional.

Keberhasilan lainnya tampak pada sektor pariwisata dengan program Visit Lombok Sumbawa 2012. Sejak diluncurkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Pantai Senggigi Juli 2009, geliat perkembangan pariwisata NTB begitu terasa. Lonjakan angka kunjungan wisatawan sepanjang 2009-2011 menjadi salah satu indikatornya. Pada 2011 angka kunjungan telah menembus 850 ribu orang, sehingga target satu juta kunjungan pada 2012 tak terlalu sulit terpenuhi. Kinerja program Visit Lombok-Sumbawa 2012 mendapat apresiasi banyak kalangan. Pada November 2009, Gubernur NTB mendapatkan penghargaan Indonesia Tourism Award (ITA) untuk kategori Commitment Developing Tourism Industry karena dinilai menunjukkan komitmen serius dalam membangun. Penghargaan lainnya diraih, yaitu Indonesia MICE Award (IMA) sebagai gubernur terbaik dalam menerapkan kebijakan dan strategi pengembangan wisata MICE di daerah.

Pertumbuhan sektor pariwisata sebesar 7,23 persen pada 2011 menjadi sinyal positif kontribusi Visit Lombok Sumbawa 2012. Visit Lombok Sumbawa dipastikan menjadi kincir yang efektif mengerakkan ekonomi masyarakat di sektor jasa dan industri kreatif.

Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur 
Pada sektor infrastruktur, selama kurun waktu 2009-2011, Upaya percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi ditempuh dengan beberapa langkah konkret. Pertama, melaksanakan program percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 dengan anggaran sejumlah 499,5 milyar rupiah.

Program tersebut menangani 43 ruas jalan sepanjang 373,27 kilometer selama kurun waktu 2011-2013. Kedua, mempercepat penanganan jalan strategis nasional sepanjang 202,84 kilometer dengan dukungan dana APBN, dan telah tertangani sepanjang 110,73 kilometer baik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kelancaran penanganan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan. Atas ikhtiar tersebut, pemerintah pusat pada 2011 memberikan penghargaan NTB sebagai provinsi ketiga terbaik dalam penanganan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi.

Grand Desigh BIL (Bandara Internasional Lombok

Demikian pula dengan Bandara Internasional Lombok yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudoyono 1 Oktober 2011. BIL yang merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Sorkarno Hatta ini murni dibiayai dari anggaran Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok tengah bersama PT Angkasapura 1. Dengan panjang Runway 2750 meter mampu didarati pesawat berbadan lebar sejenis Airbus 320 atau Boing 767 seri 400, dengan penumpang 325 orang. BIL diharapkan bisa menampung penumpang 1,5 juta orang pertahun.

Orang yang datang dan bepergian dari BIL terus meningkat. Tak kurang dari 2000 orang lebih setiap hari datang melalui BIL. Bukankah keramaian BIL akan menuai gemerincing rupiah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan? Pemadu Moda telah disiapkan melayani masyarakat dengan jalur Senggigi - BIL dan Terminal Mandalika – BIL. Belum lagi dukungan kendaraan komersial Taxi dan kendaraan sewa lainnya mulai menuai hasil. Berkat dukungan masyarakat, kini Pemerintah Provinsi NTB sedang memperjuangkan agar tahun ini NTB dapat dijadikan Embarkasi penuh. Sehingga jama’ah haji NTB yang selama ini berangkat melalui Surabaya, mulai tahun 2012 akan langsung terbang dari BIL menuju Tanah Suci. Dan menghemat biaya hampir Rp. 12 Milyard.

Selain itu Bandara Salahuddin Bima menjadi perhatian untuk dikembangkan dengan memperpanjang Runway dari 1650 meter menjadi 2100 meter setara dengan Ex Bandara Selaparang. Selama ini hanya bisa didarati pesawat Foker 50 dan Foker 100 berpenumpang maksimum 100 orang. Dengan demikian Bima sebagai pintu masuk wilayah timur bisa didarati pesawat berbadan lebar sejenis Boing 737 – 800 NG dan 737 – 800 ER dengan penumpang 200 orang.

Di sektor Perhubungan Laut, Pemprov NTB berusaha mendorong Kementerian Perhubungan untuk membangun dan meningkatkan 8 pelabuhan utama Bima, Sape, Waworada, Benete, Badas, Carik, Pemenang dan Labuhan Lombok. Anggaran kedelapan pelabuhan tersebut meningkat dari Rp 56 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 190 Milyar pada tahun 2011 dan Rp 200 Milyar pada 2012, atau sebesar 400%. Diharapkan tahun 2013 sebagian besar dapat dirampungkan. Pemprov NTB juga mengembangkan Pelabuhan Penyeberangan, hususnya Kayangan – Poto Tano dengan pembangunan infrastruktur dermaga, penataan pelabuhan serta peremajaan kapal penyeberangan. Anggaran ini diperoleh dari Kementrian Perhubungan, ASDP dan APBD Provinsi NTB.

Kampung Media
Sejak dicanangkan tahun 2008, Program Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas ini bergerak cepat. Ditargetkan pada 2013 terbentuk 50 Komunitas, pada tahun 2011 sudah terpenuhi 100%. Karena tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk turut serta sebagai agen penggerak pembangunan di bidang informasi. Tak hanya itu, apresiasi program ini menorehkan hasil yang menggembirakan, 5 Desember 2011 Kampung Media mendapat anugerah sebagai ide kreatif terbaik tingkat nasional dan memperoleh penghargaan USO (Universal Service Obligation) Award dari Kementrian Kominfo.

Dua televisi nasional juga turut mengapresiasi program ini. Metro TV menghadirkannya dalam acara Akses Menuju Dunia dan ANTV dalam acara Jelajah Dunia Dari Pelosok Negeri. Strategi sinergitas antara Program Kampung Media dan Pelayanan Internet Kecamatan yang merupakan Program Nasional menjadi materi avara tersebut. Tahun 2012 ini, Kampung Media dengan pengembangan Cityzen Jurnalism telah mendapat tempat dihati peminat IT.

PT Wahana Eka Bhakti mempercayakan Komunitas Kampung Media untuk mengelola PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) berbasis Ekonomi Produktif.

PIJAR dan Wirausaha Baru 
Di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui program pengembangan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR) dan wirausaha baru telah dicapai sejumlah perkembangan yang positif. Pada 2011 tercacat populasi sapi di NTB mencapai 784 ribu dari target 780 ribu. Jumlah populasi sapi meningkat hampir 300 ribu ekor dibandingkan jumlah populasi pada 2008. Begitu pula produksi jagung pada 2011 sebesar 456,915 ribu ton juga merupakan lompatan besar dari 196,3 ribu ton pada 2008.

Untuk rumput laut memang sepanjang tiga tahun capaian produksi tak terpenuhi, tetapi tingkat pertumbuhan produksinya memperlihatkan prosentase peningkatan yang terbesar dibandingkan sapi dan jagung. Sejak 2009 sampai dengan 2011 terdapat 1.245 kelompok peternak yang mendapatkan dukungan program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) dalam bentuk bantuan teknis, bantuan manajemen dan bantuan sapi dengan total nilai 172,4 milyar rupiah.

Untuk program agribisnis jagung, terdapat 2.090 kelompok tani yang telah mendapatkan dukungan program dalam bentuk kelompok sekolah lapang, benih, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan dan pihak swasta. Adapun untuk program agribisnis rumput laut, terdapat 10 kawasan minapolitan dengan 14.645 nelayan pembudidaya yang memperoleh dukungan program. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok berupa pemberian bibit unggul, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan.

Untuk wirausaha baru, dilakukan mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang sampai 2011 berjumlah 83.380 unit usaha, meningkat 3,51 persen dibanding 2008 sejumlah 80.556 unit usaha, dengan cabang industri : kerajinan 42,49 persen, pangan 26,49 persen, sandang 16,50 persen, kimia dan bahan bangunan 12,19 persen, serta logam dan elektronika 2,31 persen. Nilai keseluruhan investasi IKM pada 2011 sebesar 411,2 milyar rupiah, dengan nilai produksi 2,27 trilyun rupiah, dan mampu menyerap 263.466 orang tenaga kerja.

Dari 83.380 unit IKM, terdapat industri pengolahan komoditi berbasis PIJAR sejumlah 906 unit usaha, terdiri dari industri komoditi sapi 701 unit usaha, jagung 50 unit usaha dan rumput laut 155 unit usaha. Keseluruhan IKM berbasis PIJAR mampu menyerap 2.259 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 14,24 milyar rupiah dan nilai produksi sebesar 33,77 milyar rupiah

Penanggulangan Kemiskinan 
Fakta menunjukkan NTB masih termasuk daerah miskin di Indonesia, tetapi fakta juga memperlihatkan kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB patut mendapatkan apresiasi. Jika pada 2008 angka kemiskinan 24,99 persen, maka pada 2011 menurun menjadi 19,67 persen. Terjadi penurunan sebesar 5,32 persen dalam rentang waktu 2008-2011, atau rata rata 1,43 persen pertahun.

Dibandingkan daerah lain, persentase penurunan tersebut terhitung progresif, sehingga NTB termasuk dalam kelompok lima besar nasional penurunan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan di NTB dilakukan melalui empat klaster program. Pertama, perlindungan dan bantuan sosial berbasis rumah tangga yang diberikan melalui beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok masyarakat melalui program PIJAR, PNPM, lumbung pangan dan koperasi berkualitas. Ketiga, pengembangan usaha berbasis unit usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), wirausaha baru, industri kerajinan dan industri olahan. Keempat, program pendukung lainnya yang berbasis wilayah melalui bedah rumah, air bersih, listrik terjangkau, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pinggiran kota.

Upaya penanggulangan kemiskinan di NTB berjalan dengan baik berkat terbangunnya komitmen antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kemitraan strategis dengan pemangku amanah lainnya. Bentuk konkret komitmen tersebut berupa MoU Kesepakatan Penurunan Angka Kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, dibawah kendali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. [farid/fairuz]

Pemkot Bima Siapkan Rp 1,5 M Dana Stimulus

Miniatur 'Gedung Putih' Kantor pemerintah Kota Bima

BABUJU Report,- Guna mengantisipasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat utama sekali pembangunan infrastruktur umum yang tidak terkafer pada program fisik yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkot sengaja mendesain anggaran khusus terkait itu. Bentuk dananya berupa anggaran stimulus.
Kabag Administrasi Pembangunan (AP) Setda setempat, Syarief Rustaman MAP selaku leading sector pelaksana aplikasi dana tersebut, pada Suara Mandiri menjelaskan, dana stimulus untuk kebutuhan warga dimaksud, telah tersedia pada APBD Kota Bima tahun anggaran 2012 sebanyak Rp 1,5 miliar. Sebagian dana stimulus tersebut, ujarnya, sudah dikucurkan pada warga yang telah mengajukan usulan kegiatan (proposal). Kata Syarief, dana stimulus sebesar dimaksud, dalam pelaksanaannya atau bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai, tetapi dalam bentuk barang material sesuai kebutuhan dan permintaan yang diusulkan warga penerima manfaat. “Bentuk bantuan akan kami serahkan berupa material langsung pada lokasi, “ujarnya.
Sembari menjelaskan besaran bantuan tidak lebih dari Rp 25 juta. Kenapa dibatasi sebesar itu, jelasnya, namanya juga dana stimulus. Artinya, bantuan hanya untuk memotivasi warga penerima bantuan atas pembangunan infrastruktur umum saja. Tidak semua kebutuhan akan bangunan infrastruktur yang diinginkan, katanya, dibantu sepenuhnya. Esensinya, dana stimulus, sebagai bentuk motivasi pemerintah dalam menumbuh kembangkan kembali nilai gotong royong dan swadaya masyarakat pada kegiatan pembangunan yang berbentuk fasilitas umum.
Selama ini jelas Syarief, dana yang ada APBD untuk kegiatan pembangunan sudah terprogram di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih lagi, usulan dan realisasi program yang terangkum mulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga tingkat Kota Bima, semuanya tidak bisa di-cover dalam program kegiatan pembangunan, hingga pihaknya mengusulkan bentuk dana untuk mengantisipasi berbagai tuntutan warga yang tidak terkafer dimaksud.
Sebagai dasar hukum dimunculkannya dana samacam tersebut, jelasnya, Undang-Undang 25 dengan mengacu pada perencanaan pembangunan pendekatan dari bawah atau langsung mendengarkan keluhan dan tuntutan kebutuhan warga. Pada masyarakat, saranya, untuk mengusulkan berbagai kebutuhan pembangunan umum diberbagai bidang. Bisa lewat pemerintah kelurahan pun organisasi kemasyarakatan semisal LPM dan lain sebagainya. Setiap usulan kegiatan warga, sebelumnya akan dilakukan surfey dan penghitungan kebutuhan oleh pihaknya. Baru kemudian akan dikucurkan bantuan berupa material dimaksud.

(Sumber: Harian Suara Mandiri 08)