BABUJU Report,- Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Kota Bima ke Kecamatan Woha sedang memasuki tahap penting dengan diselenggarakannya Seminar Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTK) Ibukota Kabupaten Bima 2011-2031, pada hari Rabu (6/6) kemarin di Aula Kantor Camat Woha.
Pada forum yang dihadiri
Pimpinan SKPD, Kepala UPT Dinas,
Pimpinan Instansi vertikal,
Camat, Muspika, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Para Kepala Sekolah di Wilayah Kecamatan Woha,
Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Politik serta Insan Journalis, Bupati Bima yang diwakili Kadis PU Ir. Nggempo memaparkan, bahwav Pembangunan Ibukota Kabupaten Bima yang mulai digagas pasca diterbitkannya UU nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima membawa implikasi yang luas dalam perumusan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bima.
"Hal ini disebabkan karena keberadaan sebuah ibukota merupakan satu prasyarat utama bagi berdirinya sebuah pemerintahan disamping berfungsi sebagai simbol yang memiliki arti penting bagi perkembangan dan pembangunan sebuah daerah". Ujar Nggempo dihadapan peserta Seminar. Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih melalui kebijakan penataan ruang dalam menciptakan Woha sebagai Kota maju, Mandiri, bermartabat, berbasis pertanian, perikanan dan religius yang aman, nyaman dan produktif.
Aspek lainnya menurut Nggempo adalah keberlanjutan dan keselarasan dengan misi Pemerintah Kabupaten Bima dalam memacu percepatan pembangunan kawasan stretagis dan kawasan cepat tumbuh. "Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian adalah, kajian terhadap lahan, analisa aksesibilitas kawasan, arus barang dan jasa yang padat". Terang Nggempo. yang juga turut dihadiri oleh, Ir Muh. Wisnu, Tenaga Ahli Konsultan CV Karya Adi Swadaya Bandung tersebut.
Kadis PU mengungkapkan, bahwa Sesuai arahan dalam dokumen RPJMD kabupaten Bima melalui Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan, mengisyaratkan pentingnya penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bima yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah. "Jalan negara yang saat ini berada di depan lokasi kantor Bupati akan menjadi jalan artileri, dan semua jalan negara akan dialihkan ke Dadibou". Terang Nggempo.
Disamping itu, lanjut Nggempo, dokumen RPJMD tersebut juga mencakup agenda pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, salah satunya adalah terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha, antara lain dengan mempercepat Penetapan Perda RTRW dan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima. Terkait dengan amanat RPJMD tersebut, realisasi penataan ruang ibukota kabupaten Bima melalui program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di kabupaten Bima.
"Di samping sosialisasi ini, ke depan akan difasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dan koordinasi lintas sektoral kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak agar kita dapat secara konsisten melaksanakan amanat RPJMD terkait dengan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Bima tersebut" Pungkas Nggempo. (HB)
 |
| Suasana Seminar RDTK Kab Bima di Aula Camat Woha (6/6) |
"Hal ini disebabkan karena keberadaan sebuah ibukota merupakan satu prasyarat utama bagi berdirinya sebuah pemerintahan disamping berfungsi sebagai simbol yang memiliki arti penting bagi perkembangan dan pembangunan sebuah daerah". Ujar Nggempo dihadapan peserta Seminar. Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih melalui kebijakan penataan ruang dalam menciptakan Woha sebagai Kota maju, Mandiri, bermartabat, berbasis pertanian, perikanan dan religius yang aman, nyaman dan produktif.
Aspek lainnya menurut Nggempo adalah keberlanjutan dan keselarasan dengan misi Pemerintah Kabupaten Bima dalam memacu percepatan pembangunan kawasan stretagis dan kawasan cepat tumbuh. "Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian adalah, kajian terhadap lahan, analisa aksesibilitas kawasan, arus barang dan jasa yang padat". Terang Nggempo. yang juga turut dihadiri oleh, Ir Muh. Wisnu, Tenaga Ahli Konsultan CV Karya Adi Swadaya Bandung tersebut.
Kadis PU mengungkapkan, bahwa Sesuai arahan dalam dokumen RPJMD kabupaten Bima melalui Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan, mengisyaratkan pentingnya penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bima yang sesuai dengan Tata Ruang Wilayah. "Jalan negara yang saat ini berada di depan lokasi kantor Bupati akan menjadi jalan artileri, dan semua jalan negara akan dialihkan ke Dadibou". Terang Nggempo.
Disamping itu, lanjut Nggempo, dokumen RPJMD tersebut juga mencakup agenda pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, salah satunya adalah terlaksananya percepatan pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bima di wilayah Woha, antara lain dengan mempercepat Penetapan Perda RTRW dan RDTR Ibu Kota Kabupaten Bima. Terkait dengan amanat RPJMD tersebut, realisasi penataan ruang ibukota kabupaten Bima melalui program perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang merupakan aspek penting yang harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di kabupaten Bima.
"Di samping sosialisasi ini, ke depan akan difasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang, dan koordinasi lintas sektoral kiranya dapat menjadi perhatian semua pihak agar kita dapat secara konsisten melaksanakan amanat RPJMD terkait dengan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Bima tersebut" Pungkas Nggempo. (HB)
