Oleh: JULHAIDIN, SE
Beberapa hari terakhir,
Warga Kota Bima terhentak dengan rencana pemerintahan Kota Bima mengalokasikan
anggaran APBD 2012 untuk pengadaan Mobil Dinas (Mobdis) Khusus Tamu Daerah.
Tidak tanggung-tanggung, pengadaan Lima mobdis mewah ber-Merk Station
Wagon tersebut mencapai angka Rp 280 juta per unit atau sebesar Rp 1, 4
Miliar. Pengadaan 5 unit Mobdis khusus Tamu Daerah tersebut telah menjadi gawean Bagian umum dan perlengkapan
Daerah Pemkot Bima.
Ironinya, pengadaan Mobdis ini dilakukan ditengah Pemkota Bima masih dalam keadaan keuangan daerah yang berstatus Disclaimer. Kondisi yang demikian terkesan dipaksakan oleh pemerintah daerah Kota Bima dalam menutupi kondisi yang sedang dialami. Beredar rumor bahwa pengadaan Mobdis Khusus Tamu Daerah hanya untuk memenuhi prestise hajatan Pertemuan APEKSI (Asosiasi Pemerintahan Kota Se-Indonesia) wilayah Jawa-Nusra, di Kota Bima, September mendatang.
Berbicara APEKSI, Pemkot Bima telah menggelontorkan Miliaran Rupiah, untuk mempersiapkannya. Awalnya direncanakan pada bulan April yang lalu bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bima ke-10, namun diundur hingga September 2012 mendatang. Konon, itupun atas Keinginan dan perintah Pemerintah Propinsi untuk diundur. Padahal, tidak sedikit Persiapan menjelang Bulan April tersebut terbuang percuma. Kurang lebih Anggaran Rp 20 Miliar direncanakan untuk dihabiskan dalam Pagelaran Seremonial Pesta Pemerintah Kota Jawa-Nusra di Kota Bima nanti. Perhelatan tersebut adalah ajang Bergengsi Pemerintah Kota dan sekaligus Ruang Prestise untuk saling membanggakan Pembangunan yang telah dilakukan ditengah 'Jeritan Pilu' rakyat menahan lapar dan amarah.
Terkait pengadaan Mobdis, Pemerintah Kota Bima sesungguhnya dalam periodesisasi kepemimpinan kali ini (2008 – 2013), telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,8 Miliar hanya untuk pembelian Mobdis, termasuk Rp 2,6 Miliar diantaranya khusus Mobdis Mewah kota Bima. Kondisi ini tidak seimbang dan selaras dengan PAD Kota Bima yang hanya mencapai angka Rp 9,7 M (2010) dan Rp 12,5 M (2011). Disamping itu kondisi wilayah Kota Bima yang memiliki tekstur datar dan tidak memiliki cakupan luas seperti halnya daerah Kota dan Kabupaten lainnya di NTB.
Pada tahun 2011 yang lalu, Pemerintah Daerah Kota Bima pun telah menganggarkan pembelian Mobil Sampah dalam pagu anggaran Rp 1,3 Miliar, namun belakangan menjadi kontroversi karena dialihkan secara sepihak oleh pemerintah Kota menjadi 32 unit Motor Sampah sesuai dengan besar anggaran yang sama. Selain itu juga dilakukan pengadaan Motor Patwal Sat Pol PP 3 unit, serta 2 unit Mobdis Mewah Merk Honda CRV untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima dengan alokasi Anggaran Rp 750 Juta. Sehingga pada tahun 2011 saja, Pemkot Bima telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2,2 Miliar untuk Pengadaan Mobdis.
Pengadaan Mobdis khusus Honda CRV yang diperuntukan kepada DPRD Kota Bima sempat menjadi polemic dan kotroversi pada tahun 2010. Sehingga pengadaannya pun diundur hingga tahun 2011. Peruntukan Mobdis Mewah untuk DPRD Kota Bima juga terkesan diskriminatif karena yang mendapatkan mobil tersebut hanya Ketua DPRD Kota Bima, Hj Ferra Amalia, SE dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Ahmad Miftah, S.Sos. Sedangkan Wakil Ketua II DPRD Kota Bima, Ferry Sofyan, SH, masih menggunakan mobil pribadi. Hal ini memicu konfrontasi politik dan persaingan tidak sehat ditingkat legislative kota Bima pada saat itu.
Meski akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tersebut menjadi Kompromi politik saat momentum pemilihan Wakil Walikota Bima pada September 2010, yang dipilih langsung oleh 25 anggota DPRD Kota Bima. Sehingga sampai saat ini, Mobdis Mewah yang dipegang oleh dua unsur pimpinan Legislatif Kota Bima itu tidak pernah dipersoalkan lagi.
Sedangkan Pada tahun 2009, Pemerintahan Daerah Kota Bima sesungguhnya telah meng-ada-kan 13 unit Mobil Dinas baru. Masing-masing, jenis Toyota Harrier 2.4 G dengan pagu anggaran Rp 755 juta, Isuzu Grand Touring senilai Rp 264 Juta, Honda CRV 2000 MT senilai Rp 354 Juta, Nisan X-Trail dengan harga Rp 380 Juta, Toyota Fortuner 2.7 G senilai Rp 430 Juta, 5 unit Toyota Avansa 1.3 G dengan pagu masing-masing Rp 195 Juta/Unit atau sebesar Rp 975 Juta, 3 Unit Izusu Panther Pick Up senilai Rp 171 Juta/unit atau sebesar Rp 513 Juta. Padahal pada tahun yang sama, Pemerintahan Kota Bima sedang mengalami devisit anggaran sebesar Rp 28 Miliar.
Pemborosan anggaran untuk hal-hal yang bersifat Operasional kerja seperti inilah yang menjadi salah satu factor terciptanya jarak antara Rakyat dan Pemerintah itu sendiri. Penulis melihat bahwa Peningkatan dan meng-eksklusife-kan fasilitas pejabat tidak sejalan dengan kinerja yang dilakukan. Meski selama kurun waktu kepemimpinan H. Qurais H. Abidin (Walikota saat ini) saja, bukan sekali atau dua kali Penegasan-penegasan terhadap aturan dan kebijakkan diteriakkan di podium upacara pagi. Namun lagi-lagi, hanya sebatas Jargon Apel pagi akhirnya…
Masih banyak hal lain yang mesti dibenahi, namun bukan dengan fasilitas yang semakin mewah, namun dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat budaya serta tabiat Ke-Bima-an kita. Baik antara Eksekutif dengan Legislatif, maupun Masyarakat dengan Eksekutif di lingkup Kota Bima. Sebab kesenjangan yang terjadi, juga akibat munculnya banyak hal yang serba dipolitisasi. Termasuk kontrolisasi terhadap berbagai kebijakan lintas SKPD maupun didalam Setda sendiri.
Hal inilah yang cenderung menjadi bahan cibiran dan pembicaraan hangat diluar birokrasi Kota Bima. Meski dicibir dan dibicarakan dengan ‘keras-keras’ tetap saja tidak terdengar, karena jarak tadi sudah cukup jauh. Untuk itu, gerakan mengembalikan segala sesuatu ‘Dari Rakyat Untuk Rakyat’ harus segera dilakukan guna memediasi Harapan dan Impian masyarakat Kota Bima pada umumnya.
