BABUJU Report,- Memasuki hari terakhir Sosialisasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, hari ini (10/5) ditutup resmi oleh Wakil Bupati Bima, Drs. Syafruddin, HM .Nur, M.Pd.
Pemateri dari BKN RI Drs. Yudhiyitno, MA menjelaskan," Analisis jabatan sebagai satu proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu".
Tujuannya,
lanjut Yudhiyitno adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi bagi program manajemen kepegawain, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan. "Berdasarkan analisis jabatan bisa diketahui peta jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan. Sehingga menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi dan diklat.".urai Yudhi.
Sedangkan analisis beban kerja menurut Yudhi adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. "Manfaatnya antara lain, penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, bahan penyempurnaan sistim dan prosedur kerja, penyusunan rencana kebutuhan ril pegawai sesuai beban kerja, penilaian kinerja dengan metode sasaran kinerja pegawai". Urai Yudhi.
Diharapkan sosialisasi yang gelar agar peserta mampu mengisi formulir penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja."Apabila daerah ingin mendapatkan formasi umum dan Kategori II (K2), maka wajib hukumnya untuk menyerahkan dokumen yang mencakup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan keputusan MENPAN". Kata Yudhi. Dan dia juga menambahkan "apabila tidak bisa mengisi formulir maka, remunerasi tidak bisa diterapkan", Tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Biro Organisasi NTB Dra Hj. Ratnaindiyani mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pejabat eselon III se-NTB untuk membentuk tim analisis di masing-masing SKPD dan memfasilitasi pejabat Eselon III baik di induk maupun UPT untuk mempercepat pengisian dan penyerahan dokumen. "Dasar dilaksanakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja karena moraturium penerimaan pegawai". Jelas Ratna.
Berdasarkan keputusan tiga menteri untuk menunda penerimaan pegawai (moratorium) maka pada masa penundaan penerimaan itu pemerintah daerah diharapkan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Lanjut Ratna, dalam membuat rincian tugas dalam formulir Anjab harus lebih selektif memberikan muatan kerja sehingga pada saat penghitungan tidak terjadi kelebihan/kekurangan pegawai.
Narasumber lain, Asisten Administrasi Umum H.Makruf, SE menekankan pentingnya Anjab dan ABK terkait dalam rangka merevitalisasi birokrasi. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Bima merespon dengan baik sosialisasi ini. Oleh sebab itu, Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST memerintahkan Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur untuk mengundang BKN dan Biro Organisasi NTB untuk melakukan sosialisasi penyusunan Anjab dan analisa beban kerja (ABK) Agar PNS lebih profesional,
H.Makruf mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar setelah mendapat pelatihan ini, mampu membimbing semua pegawai pada SKPD dalam hal pengisian formulir Anjab dan ABK dengan baik. "'Kalau kita tidak menyerahkan formulir Anjab dan ABK per tanggal 30 Juni maka, pemda tidak mendapatkan formasi penerimaan pegawai tahun 2012-2013". Tandasnya. (*)
 |
| Penutupan Anjab di GSG Muhammadiyah Bima |
lanjut Yudhiyitno adalah untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi bagi program manajemen kepegawain, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan. "Berdasarkan analisis jabatan bisa diketahui peta jabatan, uraian jabatan dan syarat jabatan. Sehingga menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi dan diklat.".urai Yudhi.
Sedangkan analisis beban kerja menurut Yudhi adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi/pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. "Manfaatnya antara lain, penataan dan penyempurnaan struktur organisasi, bahan penyempurnaan sistim dan prosedur kerja, penyusunan rencana kebutuhan ril pegawai sesuai beban kerja, penilaian kinerja dengan metode sasaran kinerja pegawai". Urai Yudhi.
Diharapkan sosialisasi yang gelar agar peserta mampu mengisi formulir penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja."Apabila daerah ingin mendapatkan formasi umum dan Kategori II (K2), maka wajib hukumnya untuk menyerahkan dokumen yang mencakup analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan keputusan MENPAN". Kata Yudhi. Dan dia juga menambahkan "apabila tidak bisa mengisi formulir maka, remunerasi tidak bisa diterapkan", Tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan pada Biro Organisasi NTB Dra Hj. Ratnaindiyani mengatakan pihaknya telah memfasilitasi pejabat eselon III se-NTB untuk membentuk tim analisis di masing-masing SKPD dan memfasilitasi pejabat Eselon III baik di induk maupun UPT untuk mempercepat pengisian dan penyerahan dokumen. "Dasar dilaksanakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja karena moraturium penerimaan pegawai". Jelas Ratna.
Berdasarkan keputusan tiga menteri untuk menunda penerimaan pegawai (moratorium) maka pada masa penundaan penerimaan itu pemerintah daerah diharapkan untuk menghitung proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan. Lanjut Ratna, dalam membuat rincian tugas dalam formulir Anjab harus lebih selektif memberikan muatan kerja sehingga pada saat penghitungan tidak terjadi kelebihan/kekurangan pegawai.
Narasumber lain, Asisten Administrasi Umum H.Makruf, SE menekankan pentingnya Anjab dan ABK terkait dalam rangka merevitalisasi birokrasi. Dalam hal ini Pemda Kabupaten Bima merespon dengan baik sosialisasi ini. Oleh sebab itu, Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST memerintahkan Bagian Organisasi Pendayagunaan Aparatur untuk mengundang BKN dan Biro Organisasi NTB untuk melakukan sosialisasi penyusunan Anjab dan analisa beban kerja (ABK) Agar PNS lebih profesional,
H.Makruf mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar setelah mendapat pelatihan ini, mampu membimbing semua pegawai pada SKPD dalam hal pengisian formulir Anjab dan ABK dengan baik. "'Kalau kita tidak menyerahkan formulir Anjab dan ABK per tanggal 30 Juni maka, pemda tidak mendapatkan formasi penerimaan pegawai tahun 2012-2013". Tandasnya. (*)
