BABUJU Report,- Tiga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Pusat Penelitian Politik (P3), yakni Pandu Yuhsina Adaban, Yogi Setia Purnama, dan Septi Satriani melakukan penelitian tentang Demokrasi Lokal di Bima.
Penelitian sudah dilakukan sejak 2011 yang lalu.
Pihak yang menjadi naras umber nya adalah lima orang yang dianggap memiliki kompetensi di daerah ini. Mereka adalah Direktur Utama (Dirut) Bimakini.com Group, Ir. Khairudin M. Ali, M.AP, Julhaidin (Komunitas BABUJU), Zul Amirulhaq (GP Ansor), N. Marewo (Budayawan), dan Drs. Sukirman Aziz, SH, MH (Akademisi).
Penelitian kali ini merupakan semacam penyegaran dari penelitian serupa pada tahun 2011, di mana salahsatu narasumbernya pada saat itu adalah Khairudin M. Ali dan juga Komunitas BABUJU sebagai lembaga Independent yang memantau perkembangan situasi Politik lokal Bima pasca Pemilukada.
Hasil penelitian tahun 2011 sudah dibukukan dan sedang dalam proses cetak. “Penelitian kali ini untuk me-refresh penelitian kami sebelumnya, tentang demokrasi lokal di Bima,’’ kata Septi Satriani, Satu di antara hal menarik yang menjadi perhatian peneliti bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan dalam pemilihan Kepala Daerah dan anggota legislatif.
Selain itu membedah perbedaan pola kepemimpinan jaman kesultanan dan jaman sekarang yang dinilai jauh berbeda. Saat menjawab pertanyaan peneliti, Khairuddin mengatakan, pemimpin di Bima selama ini belum bisa sepenuhnya melaksanakan amanah rakyat. Pemimpin yang dilahirkan dari proses demokrasi sekarang, sama sekali tidak lahir dari proses kaderisasi yang matang untuk menjadi pemimpin. “Mereka tidak pernah ditempa dengan segala macam cobaan hidup, sehingga bisa memahami dan merasakan kondisi masyarakat dari bebagai lapisan,’’ katanya saat wawancara dengan peneliti LIPI, kemarin di studio Bima TV.
Ditanya apakah upaya yang dilakukan agar proses demokrasi sekarang ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan rakyat, Khairudin mengaku cenderung berkonsentrasi pada upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat pemilih, sehingga ketika memilih pemimpin, mereka tidak sekadar asal pilih karena dibayar. “Tetapi, paling tidak mereka akan memilih dan memilah calon pemimpin yang bisa membawa perubahan dan bisa menyejahterakan mereka,’’ tandasnya.
Selain itu, Khairudin juga sangat berkepentingan pada proses demokrasi. “Saya berkeyakinan, kalau proses demokrasi sudah berkualitas, maka produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Jadi tidak perlu terjadi ada pemimpin yang sudah dilantik, tetapi ijasahnya dipersoalkan orang. Ini kan konyol. Itu artinya ada proses yang tidak berkualitas,’’ ujarnya.
Nah, agar penyelenggaraan Pemilu berkualitas, menurutnya, maka penyelenggara Pemilu juga harus berkualitas dan diawasi dengan sangat ketat. “Anda tahu kan di Kota Bima dan Kabupaten Bima ada anggota KPUD yang dipecat, itu adalah tanda bahwa mereka itu melanggar etika dan aturan dalam menyelenggarakan Pemilu,’’ tandasnya.
Menurut Khairuddin, demokrasi dikatakan baik jika mampu menyiapkan masyarakatnya menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang lahir dadakan dan menjadi pemimpin karena membayar suara rakyat. Jika hal itu bisa dilakukan, akan lahir pemimpin di Bima yang bukan saja siap menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang bisa melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. “Saya mendambakan kondisi di mana rakyat yang akan urunan membiayai politik calon pemimpinnya, bukan pemimpin yang membeli suara rakyat untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin yang membeli suara rakyat, pastilah yang jadi pemimpin adalah cukong-cukong yang memiliki uang,’’ katanya.
Disamping itu, Tim Peneliti LIPI ini juga mengunjungi Markas Komunitas BABUJU di jalan Gatot Soebroto lingkungan Sadia I, membahas Demokrasi Lokal Bima dan kondisi politik terkait persoalan Lambu maupun pasca Pembakaran Kantor Bupati Bima beberapa waktu yang lalu.
Julhaidin, Koordinator Komunitas BABUJU menyatakan bahwa Politik di Bima menjelang Pemilukada adalah pertarungan pemilik Basis Massa dan Basis Kharismatik. "Pertarungan Pemilukada adalah pertarungan Basis Massa yang cenderung berada di kubu Zaman, seperti para khatib Masjid, Muajin, dan para alim ulama, sedangkan Basis Kharismatik cenderung berada di Kubu Fersy yang nota bene adalah para pemilih tradisional" tuturnya.
Julhaidin atau biasa disapa Rangga BABUJU ini menambahkan bahwa Polarisasi Demokrasi Bima saat ini berada pada 'ruang rakyat' artinya, Rakyat yang lebih progresif dan masif mengkampanyekan kandidat ketimbang kandidat melakukan show politik pada tingkat bawah. "Nampak terjadi ditengah masyarakat, bahwa yang gontok-gontokan itu adalah masyarakat, sedangkan elit sibuk dengan strategi birokrasi dan alternative-alternative pemenangan, sedangkan Timses sejauh ini masih bersifat pada pusaran propaganda dan jual informasi saja, tidak melakukan pencerahan politik" tandasnya.
Akibatnya, yang terjadi adalah pertarungan Politik Harga Diri, baik harga diri kandidat, harga diri Timses serta harga keluarga, tambah Rangga. "Harga diri keluarga menjadi penting karena runutan serumpun yang biasa digunakan sebagai 'nilai jual' yang efektif dalam perpolitikan Bima" jelasnya.
Link Sumber: http://www.bimakini.com/index.php/politik/item/799-peneliti-lipi-bahas-demokrasi-lokal-dengan-dirut-bimeks-group
 |
| saat berada di Parado - Bima |
Penelitian kali ini merupakan semacam penyegaran dari penelitian serupa pada tahun 2011, di mana salahsatu narasumbernya pada saat itu adalah Khairudin M. Ali dan juga Komunitas BABUJU sebagai lembaga Independent yang memantau perkembangan situasi Politik lokal Bima pasca Pemilukada.
Hasil penelitian tahun 2011 sudah dibukukan dan sedang dalam proses cetak. “Penelitian kali ini untuk me-refresh penelitian kami sebelumnya, tentang demokrasi lokal di Bima,’’ kata Septi Satriani, Satu di antara hal menarik yang menjadi perhatian peneliti bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan dalam pemilihan Kepala Daerah dan anggota legislatif.
Selain itu membedah perbedaan pola kepemimpinan jaman kesultanan dan jaman sekarang yang dinilai jauh berbeda. Saat menjawab pertanyaan peneliti, Khairuddin mengatakan, pemimpin di Bima selama ini belum bisa sepenuhnya melaksanakan amanah rakyat. Pemimpin yang dilahirkan dari proses demokrasi sekarang, sama sekali tidak lahir dari proses kaderisasi yang matang untuk menjadi pemimpin. “Mereka tidak pernah ditempa dengan segala macam cobaan hidup, sehingga bisa memahami dan merasakan kondisi masyarakat dari bebagai lapisan,’’ katanya saat wawancara dengan peneliti LIPI, kemarin di studio Bima TV.
 |
| Turun di Wera dan berdialog langsung dengan Warga |
Selain itu, Khairudin juga sangat berkepentingan pada proses demokrasi. “Saya berkeyakinan, kalau proses demokrasi sudah berkualitas, maka produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Jadi tidak perlu terjadi ada pemimpin yang sudah dilantik, tetapi ijasahnya dipersoalkan orang. Ini kan konyol. Itu artinya ada proses yang tidak berkualitas,’’ ujarnya.
Nah, agar penyelenggaraan Pemilu berkualitas, menurutnya, maka penyelenggara Pemilu juga harus berkualitas dan diawasi dengan sangat ketat. “Anda tahu kan di Kota Bima dan Kabupaten Bima ada anggota KPUD yang dipecat, itu adalah tanda bahwa mereka itu melanggar etika dan aturan dalam menyelenggarakan Pemilu,’’ tandasnya.
Menurut Khairuddin, demokrasi dikatakan baik jika mampu menyiapkan masyarakatnya menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang lahir dadakan dan menjadi pemimpin karena membayar suara rakyat. Jika hal itu bisa dilakukan, akan lahir pemimpin di Bima yang bukan saja siap menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang bisa melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. “Saya mendambakan kondisi di mana rakyat yang akan urunan membiayai politik calon pemimpinnya, bukan pemimpin yang membeli suara rakyat untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin yang membeli suara rakyat, pastilah yang jadi pemimpin adalah cukong-cukong yang memiliki uang,’’ katanya.
 |
| Saat Diskusi Terbuka di Markas Komunitas BABUJU |
Julhaidin, Koordinator Komunitas BABUJU menyatakan bahwa Politik di Bima menjelang Pemilukada adalah pertarungan pemilik Basis Massa dan Basis Kharismatik. "Pertarungan Pemilukada adalah pertarungan Basis Massa yang cenderung berada di kubu Zaman, seperti para khatib Masjid, Muajin, dan para alim ulama, sedangkan Basis Kharismatik cenderung berada di Kubu Fersy yang nota bene adalah para pemilih tradisional" tuturnya.
Julhaidin atau biasa disapa Rangga BABUJU ini menambahkan bahwa Polarisasi Demokrasi Bima saat ini berada pada 'ruang rakyat' artinya, Rakyat yang lebih progresif dan masif mengkampanyekan kandidat ketimbang kandidat melakukan show politik pada tingkat bawah. "Nampak terjadi ditengah masyarakat, bahwa yang gontok-gontokan itu adalah masyarakat, sedangkan elit sibuk dengan strategi birokrasi dan alternative-alternative pemenangan, sedangkan Timses sejauh ini masih bersifat pada pusaran propaganda dan jual informasi saja, tidak melakukan pencerahan politik" tandasnya.
Akibatnya, yang terjadi adalah pertarungan Politik Harga Diri, baik harga diri kandidat, harga diri Timses serta harga keluarga, tambah Rangga. "Harga diri keluarga menjadi penting karena runutan serumpun yang biasa digunakan sebagai 'nilai jual' yang efektif dalam perpolitikan Bima" jelasnya.
Link Sumber: http://www.bimakini.com/index.php/politik/item/799-peneliti-lipi-bahas-demokrasi-lokal-dengan-dirut-bimeks-group
