- Ketua DPRD Kota Bima, Hj. Ferra Amelia, SE, diapit oleh dua Unsur Pimpinan Dewan, Ahmad Miftah, S. Sos, dan Feri Sofyan, SH
BABUJU Report,- Sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Mataram, membeberkan kerugian daerah/negara akibat penyimpangan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima senilai sekitar Rp 51 miliar pada Tahun 2010 lalu. Sejak itu pula, Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Bima direkomendasikan untuk menuntaskannya.
Informasi terakhir beberapa bulan lalu, TP-TGR sudah menuntaskan sekitar Rp 20 milyar. Itu diperoleh dari pengembalian mantan pejabat maupun yang masih menjabat dan rekanan. Ditambah lagi upaya pencairan kembali dana agunan dari BRI cabang Bima senilai Rp 8 milyar. Bagaimana dengan penuntasan sisa kerugian itu? Itulah yang hingga saat ini, belum diketahui perkembangannya. TP-TGR Kota Bima pun, sepertinya sulit dihubungi mengenai hal tersebut. Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, Anwar Arman,SE, mendesak eksekutif untuk menyampaikan hasil capaian kinerja TP-TGR kepada Publik.
Selama ini, perkembangan penuntasan kasus itu, sepertinya hilang dari peredaran. TP-TGR dinilai ”tidur” sehingga perlu dibangunkan. Menurut Anwar, ”Taring” TP-TGR hanya tajam ketika awal dibentuk. Menunjukan hasil dan melaporkan kepada Publik melalui media, hanya beberapa saat. Namun, hingga saat ini, perkembangan tidak dilaporkan, terutama mengenai keharusan pengembalian oleh pejabat atau mantan pejabat dan rekan yang tersangkut kasus itu. Diakuinya, DPR pernah meminta eksekutif untuk melaporkan hasil capaian TP-TGR. Hanya saja, laporan itu belum disampaikan hingga saat ini. Padahal, pencapaian pengembalian kerugian daerah/negara tersebut, merupakan uang rakyat, sehingga sewajarnya DPRD harus mengetahuinya, terutama publik. dikatakannya, jika TP-TGR sudah tidak mampu tugasnya, sebaiknya semua kasus kerugian daerah/negara yang sebelumnya ditangani, diserahkan saja ke ranah hukum. Hal itu, sesuai yang pernah ditegaskan Walikota Bima, HM.Qurais. Bagi yang membangkang terhadap penyelesaian kasus melalui TP-TGR akan di alihkan kepihak yang berwewenang.
Untuk bisa mengetahui siapa saja yang membangkang, ujar Anwar, perlu ada laporan dari eksekutif. ”Saya heran, Dahulu TP-TGR sangat eksis, tapi sekarang entah kemana. Dahulunya semua takut pada TP-TGR tapi sekarang biasa saja. saya heran dengan daerah ini,” tandas Anwar di DPRD Kota Bima, Sabtu (17/12).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bima itu, meminta, eksekutif melaporkan jumlah pengembalian kerugian daerah.baik dalam bentuk barang maupun uang tunai. termasuk, apakah masih dalam bentuk tabungan atau sudah dipakai. Jika sudah dipakai, lanjut Anwar, eksekutif wajib melaporkannya. Penggunaan uang dari pengembalian itu, perlu diketahui oleh rakyat. ”Negara ini baru bisa maju dan bebas dari KKN jika semuanya saling terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kalau tidak ada saling transparan maka hancurlah Negara ini,” terangnya.
Di ingatkannya, Sebelum akhir tahun, eksekutif mesti melaporkan pencapaian kinerja TP-TGR itu menunjukkan pemerintahan yang bersih, terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. disarankannya, Jika sudah dimulai dengan disiplin keuangan yang ketat, maka selanjutnya tidak perlu dikendorkan. Harus lebih diketatkan, sehingga Pemerintah tidak lagi kecolongan mengenai anggaran yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Anwar, adanya TP-TGR, membantu mengontrol Pemerintahan yang bersih. Fungsi kontrol itu, perlu ditingkatkan dan harus diawasi oleh Kepala Daerah. Diharapkannya, eksekutif melaporkan dan memublikasikan kinerja TP-TGR. ”Itu juga dalam kerangka menciptakan pemerintah yang jujur dan amanah sebagaimana yang sering digaungkan oleh walikota Saat berpidato,” Katanya.
(Sumber: Harian Bimeks: 18)
