- Ilham Yusuf, Ketua Komisi IV DPRD Kab Bima
BABUJU Report,- Wacana Pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Bumi ‘Dana Mbojo’ kembali bergulir. Hal ini nampak dari perdebatan politik para anggota DPRD Kabupaten Bima melalui dalam rapat Komisi IV kamis (17/11) kemarin. Pro – Kontra tersebut terjadi dalam rapat Komisi, terkait dukungan untuk melanjutkan penganggaran Pembangunan PTN tersebut dengan dengan anggota yang menolak dikarenakan persoalan alokasi Rp 2,5 M untuk PTN beberapa waktu yang lalu, hingga kini belum tuntas.
Sebelumnya, kasus Rp 2,5 M untuk Pembangunan gedung rencana PTN di atas lahan yang berlokasi di Desa Sondosia Kecamatan Bolo, pernah bergulir hangat melalui aksi unjuk rasa serta pelaporan hingga ke meja Kejaksaan dan membentuk Pansus untuk menuntaskannya. Namun hal tersebut nihil. Gedung yang sudah terbangun tersebut kini, terbengkalai juga. Rumor yang beredar setelahnya, bahwa gedung tersebut akan dikontrak oleh salah satu PTS jurusan keperawatan. Namun, hingga saat ini pun tidak nampak aktifitas yang dimaksud. Sehingga banyak pihak menilai, Pemkab Bima setengah hati dalam mensukseskan hadirnya PTN di Bima.
Dalam rapat Komisi yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, menyimpulkan untuk melanjutkan perjuangan menghadirkan PTN yang dimaksud diawal tahun 2012 ini melalui APBD 2012. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, seperti yang direalis oleh harian Bimeks (18/11), mengatakan bahwa sebelumnya pernah menanyakan hal tersebut ke Dinas Dikpora tentang rencana menghadirkan PTN, agar gedung yang sudah dibangun dengan uang rakyat senilai Rp 2,5 miliar tak terbengkalai. Apalagi hingga saat ini gedung tersebut belum digunakan sama sekali.
Persoalannya adalah, apakah menjemput PTN tersebut dengan cara membentuk yayasan baru untuk bangunan fisik yang telah direncanakan tersebut, atau akan membentuk Tim terlebih dahulu. Dalam rapat itu juga dibahas, bahwa PTN yang akan dihadirkan tersebut merupakan PTN Umum atau Keagamaan. Namun, untuk mendukung upaya mempercepat hadirnya PNTN di Bima, dalam waktu dekat Komisi IV akan melakukan studi banding terlebih dahulu.
Koordinator Komunitas BABUJU, Julhaidin atau biasa disapa Rangga, menanggapi rencana tersebut dengan positif namun pesimis. Ia mengatakan bahwa untuk menghadirkan PTN dibutuhkan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun untuk bekerja keras. “Kita bisa belajar dari Universitas Kordoba di Sumbawa Barat. Perguruan Tinggi tersebut juga disiapkan untuk Cikal bakal PTN. Sekalipun prasyarat dan syaratnya telah terpenuhi, namun sudah 5 tahun ini belum bisa terealisasi karena ada syarat khusus yang harsu dipenuhi oleh pemerintah daerah” Ujarnya, ketika ditemui di Markas Komunitas BABUJU.
Lebih lanjut, Rangga mencontohkan Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur pada tahun 2001 yang lalu juga merintis pendirian sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di kota tersebut. Wali Kota Kediri saat itu adalah HA Maschut dengan sigap membentuk sebuah tim perintis pendirian PTN. Tim beranggotakan sejumlah pejabat di bidang pendidikan Kota Kediri, dan pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (YPLP PT-PGRI) Kediri. Dalam tim perintis, Maschut bertindak sebagai penanggung jawab, bersama Ketua DPRD Kediri saat itu, JV Antonius Rachman. Sedang Ketua YPLP PT-PGRI, H Moeljadi menjadi penasihat tim. Sebagai Ketua tim, adalah Sekretaris Kota Kediri, Bambang Edianto. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) saat masih dijabat oleh Yahya Muhaimin. Dalam konsultasi itu dibahas pemenuhan syarat-syarat berdirinya sebuah PTN.
“Jika Pemkab Bima menghadirkan PTN dalam keadaan belum tersedia dosen secara memadai, lebih baik Pemda menyiapkan berbagai hal terlebih dahulu, termasuk menyekolahkan SDM yang akan menanganinya, atau mengiklankan untuk menarik SDM dari daerah-daerah lain agar datang dan mau ikut memperkuat pendirian perguruan tinggi yang diidamkan” Jelas Rangga.
Untuk kurun waktu 5-10 tahun mendatang, pemerintah daerah selain mewujudkan PTN yang diharapkan, sebaiknya lebih berkonsentrasi pada Pendidikan Dasar dan Menengah. “Pada jenjang ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi, seperti peningkatan kualitas, pemerataan, perbaikan sarana-prasarana, dan pembinaan terhadap guru-guru yang berkualitas” Ungkapnya. (Liputan: Fatwa/Dhan)
