- Julhaidin, atau biasa disapa Rangga, Koordinator Komunitas BABUJU
BABUJU Report, - Wacana Menghadirkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Bima, mulai bergulir kembali dari dalam gedung legislatif kabupaten Bima, melalui pembahasan alot dalam rapat Komisi IV DPRD Kab Bima khusus membahas kelanjutan menghadirkan PTN melalui alokasi anggaran tahun 2012 nanti, kamis (17/11) yang lalu. Wacana ini selalu menjadi isu yang menarik dari tahun ke tahun.
Masih jelas teringat, ketika aksi demonstrasi mahasiswa Bima menuntut pengembalian Dana APBD Rp 2,5 M yang dialokasikan untuk pembangunan Cikal Bakal PTN. Hal ini menjadi rancu ketika alokasi Rp 2,5 M tersebut terdapat perbedaan antara nomengklatur dengan Alokasi pos anggaran. Polemik ini hingga terseret keranah politis. Lebih tepatnya, pendidikan tinggi yang dibalut dengan nuansa politik.
Kini, Komisi IV DPRD Kabupaten Bima kembali membahas dan memutuskan untuk melanjutkan keinginan yang ada, yaitu menghadirkan PTN melalui penganggaran APBD TA 2012 yang akan datang. Hal ini berdasarkan sarana yang telah tersedia, yaitu bangunan yang sudah dibangun di Sondosia kecamatan Bolo, Kabupaten Bima senilai Rp 2,5 M tadi. Bangunan yang mulai terbengkalai akibat tidak digunakan tersebut berada tepat disamping RSUD Bolo Kabupaten Bima.
Dalam rapat Komisi yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bima kemarin, menyimpulkan untuk melanjutkan perjuangan menghadirkan PTN yang dimaksud diawal tahun 2012 ini melalui APBD 2012. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ilham Yusuf, seperti yang direalis oleh harian Bimeks (18/11), mengatakan bahwa sebelumnya pernah menanyakan hal tersebut ke Dinas Dikpora tentang rencana menghadirkan PTN, agar gedung yang sudah dibangun dengan uang rakyat senilai Rp 2,5 miliar tak terbengkalai. Apalagi hingga saat ini gedung tersebut belum digunakan sama sekali.
Koordinator Komunitas BABUJU, Julhaidin atau biasa disapa Rangga BABUJU menilai bahwa penganggaran kembali untuk melanjutkan Perjuangan menghadirkan PTN di Bima, Mubajir dan terkesan ada upaya Pengalihan dari berbagai persoalan pendidikan di Bima yang carut marut. Menurut Rangga bahwa Komisi IV DPRD Kabupaten Bima untuk tidak selalu ‘berhayal’ meyakinkan rakyat sedemikian rupa. “Komisi IV DPRD Kabupaten Bima jangan mengulangi kesalahan yang sama dalam memutuskan kebijakan publik dalam hal ini memunculkan kembali ‘Rp 2,5 M’ yang banyak memakan korban beberapa waktu yang lalu” Ungkapnya.
Rangga melanjutkan bahwa, memunculkan lagi opini PTN untuk saat ini sama halnya dengan upaya pengalihan Isu bagi Komisi IV yang membidangi masalah Pendidikan di Kabupaten Bima tersebut. “Banyak kasus legalitas PTS yang belum tuntas hingga saat ini yang melahirkan carut marut ditengah masyarakat yang tidak pernah dibahas oleh Komisi IV seperti kelanjutan legalitas UHABI, UBS serta STAIS yang notabene masih diwarnai oleh aksi reaksi masyarakat.” Ungkapnya.
Harusnya Komisi IV dapat menyelesaikan dulu berbagai persoalan tersebut. Hal ini sangat resisten dalam kehidupan sosial masyarakat Bima pada khususnya. Sebab, ijazah dan gelar bagi masyarakat pada umumnya adalah ‘simbolitas strata sosial. “Jika seseorang yang telah bergelar sarjana namun lulusan dari PT ilegal maka, hal ini akan berimbas pada dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Contohnya, kasus alumni UBS yang ditolak bahan sertifikasi akibat PTS asal tidak terdata dikopertis VIII, beberapa waktu yang lalu, ratusan mahasiswa melakukan aksi karena alumni dan ijazah dari PT (Perguruan Tinggi) yang mereka kuliahi, tidak memiliki civil effect” Imbuh Rangga.
Disamping itu, penyalahgunaan Dana BOS, kasus KF (Keaksaraan Fungsional), PKBM serta Beasiswa Miskin (BSM) yang sarat dengan upaya manipulatif, belum pernah disentuh oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Bima. Hal ini belum lagi terkait aroma KKN yang dilakukan oleh oknum pegawai Dikpora Kabupaten Bima beberapa waktu terakhir. Semestinya, hal ini dulu yang menjadi atensi khusus Komisi IV Kabupaten Bima.
Terkait menghadirkan PTN di Bima, Rangga menilai, perlu dilakukan upaya-upaya penyiapan SDM dan sarana penunjang. Setelah itu dilanjutkan dengan penyiapan syarat dan kelengkapan pendukung lainnya. Baru kemudian, Komisi IV menentukan dan bercita-cita untuk mempercepat hadirkan PTN di ‘Bumi Manggusuwaru’ ini.
Hadirnya PTN dengan berbagai fakultas dan disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan maka, Bima akan membuka peluang untuk menarik minat para ”musafir ilmu” untuk datang ke Bima dan mengecam pendidikan tinggi di Bima. Secara ekonomi akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Bima pada khususnya. Dari kajian sosial pembangunan pun dapat mendorong terbangunnya wilayah-wilayah central education dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bima tentunya akan serta merta beradaptasi ke arah yang lebih baik. Dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan PAD Bima.
Namun, ada baiknya pemerintah terlebih dahulu menyiapkan berbagai hal, termasuk menyekolahkan SDM yang akan menanganinya, atau mengiklankan untuk menarik SDM dari daerah-daerah lain agar datang dan mau ikut memperkuat pendirian perguruan tinggi yang diidamkan. (Catatan Redaksi)
