- Massa Aksi Penolakan Pertambangan di Lambu beberapa waktu yang lalu
BABUJU Report,- Masalah Penambangan Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Bima, sepertinya belum habis menuai pro kontra. Penolakan tambang di Bima tidak hanya muncul dari luar parlemen, namun juga dari para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Bima, Drs H.Mustahid H.Kako, menilai reaksi penolakan tambang oleh masyarakat selama ini, karena mereka memahami tentang plus-minusnya. Untuk itu, dia mendesak Pemerintah Daerah Agar memertimbangkan eksploitasi tambang.
Penambangan diibaratkannya sebagai model baru penjajahan oleh investor asing, termasuk di Bima.”Masih ingat kan kolonialisme Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 abad, kemudian di susul Jepang 3,5 tahun? Penjajahan itu saat ini diduga bermotif sama dengan munculnya investor asing yang tengah bekerja sama dengan Pemkab Bima,” ujarnya dalam pernyataan pers, Jumat (11/11) seperti yang direalis oleh harian Bima Ekspres.
Dan berkembang satu diantaranya berkedok penambangan. ”Penambangan ini mirip dengan perdagangan rempah-rempah Belanda. Awalnya, datang mau bekerja sama dalam penjualan rempah-rempah, namun lama-lama menjajah,” ujar duta Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) ini. Apalagi, kata Mustahid, investor tambang di Bima di dominasi oleh pihak asing. Pada sisi lain, pertambangan mendorong kemakmuran rakyat, tetapi tidak sedikit orang yang melarat. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat kabupaten Bima, dia tetap menolak apapun bentuk dan jenis penambangan. Alasannya struktur tanah maupun geografis daerah lain. ”Bima daerahnya sempit, tapi warganya padat, lokasi yang dimasukkan dalam zona penambangan dekat dengan perkampungan dan pemukiman warga, bahkan rencana pertambangan di kecamatan Lambu sebagian perkampungan warga masuk ke zona penambangan,”ujarnya.
Menurutnya, pantas warga Lambu bereaksi keras menolak tambang, karena menguatirkan kampungnya habis dan tenggelam. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus tetap mempertimbangkan dampak yang bakal terjadi. ”Sebaiknya pemerintahan Ferry dan Syafruddin membaca sejarah masa lalu. Sudah banyak contoh rezim pemerintahan, misalnya Letkol Suharmaji, banyak aset yang raib, Jati Tololai Wera yang dulunya sebagai lambang kejayaan Bima.habis di eksploitasi, benda bersejarah di Museum hilang. Begitu juga rumah dinas pindah tangan ke mantan pejabat,” katanya.
Apalagi, kata dia, informasi yang diperolehnya untuk di Soromandi akan menjadi zona penambangan. Jika itu terjadi, semua pemukiman yang berada di Pantai utara akan habis dan akan tenggelam, akibat pengerukan pasir besi. ”Saya minta masyarakat Bima terus mengawal kebijakan pemerintah yang mungkin merugikan rakyat banyak. Memang kehadiran tambang penting selama tidak mengganggu dan merugikan kehidupan rakyat,” ujarnya.
Lalu bagaimana penolakan rakyat atas tambang? Nah, menurut Mustahid, sebaiknya pemerintah jangan mengedepankan ambisinya yang berkedok mensejahterakan rakyat, tetapi justru rakyat melarat kerena tambang, karena plus-minus pertambangan sudah diketahui warga. ”Yang pertama kali tahu gelagat penjajah adalah rakyat, makanya rakyat berontak,” Ungkapnya.(Sumber: Harian Bima Ekspres:16)
