BABUJU Report,- Laporan Hasil Evaluasi Proyek Garam Rakyat (Pugar) Kota Bima tahun 2011 dengan anggaran Rp 800 juta yang dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bima kepada pejabat kota Bima dan anggota kelompok Pugar se-Kota Bima di Homestay Mutmainah Kota Bima pekan lalu dinilai banyak yang fiktif sehingga meminta walikota dan pihak berwenang untuk segera menindak lanjutinya.Husen, Syamsuddin dan Amir Yasin, anggota Pugar untuk wilayah kelurahan Melayu kepada Wartawan di lokasi Pugar dua hari lalu menyatakan, adapun laporan yang dinilai fiktif yang dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), antara lain jumlah warga yang terlibat. Dalam Pugar 15 kelompok dengan total anggota sebanyak 150 orang. Namun kenyataannya yang melakukan kegiatan hanya beberapa kelompok saja seperti Melayu yang seharusnya 4 kelompok, seperti Kelompok ‘Keong Mas’, ‘Garam Makmur’, ‘Lawa Duwe’ dan ‘Mori Sama’ dengan jumlah anggota 10 orang setiap kelompok, yang melakukan kegiatan hanya 2 kelompok saja dengan jumlah angggota yang aktif 3 orang. Sementara yang lain setelah menerima uang masing-masing Rp 500 ribu tidak muncul batang hidungnya.
Selain itu dari hasil laporannnya, Produksi Garam rakyat (Pugar) yang diproduksi oleh 15 kelompok untuk wilayah Melayu dan Sarata sebelah barat Terminal Dara kelurahan Dara dilaporkan total 2.407 ton tapi kenyataannya yang dihasilkan hanya beberapa ton saja. Contohnya untuk anggota Kelompok Melayu yang dilaporkan sudah memproduksi garam total 474 ton, kenyataannya dilapangan hanya 400 karung dengan perincian setiap karung 70 Kg saja alias tidak mencapai 1 ton. Mereka menjelaskan, rendahnya hasil produksi ini karena anggota kelompok tidak punya tambak dan hanya namanya saja, ditambah lokasi pembuatan garam atau tambak tanahnya tidak memenuhi syarat untuk pembuatan garam sebab mengandung pasir dan air laut untuk pembuatan garam kotor terkena rimba pembuangan warga sekitar. ”Kami anggota kelompok Melayu dan Sarata saat mendengar laporan PPK yang menyatakan anggota kelompok 15 dan hasil produksi garam rakyat total 2.407 ton saling bertanya satu sama lain dimana mereka mendapatkan hasil itu. Sementara anggota kelompok hanya beberapa orang saja yang punya kegiatan, sementara yang lain hanya menerima uang masing-masing Rp 500.000 setiap orang”, ungkapnya.
Dijelaskannya, anggaran Pugar saat dilakukan sosialisasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima senilai Rp 50 juta untuk 1 (satu) kelompok tapi kenyataannya yang diterima hanya Rp 2 juta untuk pembuatan Pondok tempat penampungan Garam, droping 2 mesin pompa air yang harganya sekitar Rp 2 juta lebih dan droping kelincir 1 air yang diperkirakan harganya Rp 350.00,- dan itupun rata-rata tidak jalan, sementara sisa dana dari Rp 50 Juta itu hanya konsultan dan PPK yang mengetahuinya. ”Dengan adanya persoalan ini kami akan menghadap Walikota untuk melaporkannya. Bila perlu kami meminta untuk datang ke lokasi guna melihat dari dekat Pugar yang dikatakan menghasilkan garam sampai 2.407 ton itu, padahal kenyataannya tidak mencapai puluhan ton alias bohong sama sekali”, terang mereka.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Drs A.Yani Sukarno yang dikonfirmasi beberapa Wartawan di Kantor Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bima membantah telah memberikan laporan fiktif tentang produksi garam dengan alasan bahwa apa yang disampaikan saat rapat evaluasi itu adalah hasil monitoring pendamping kelompok setiap kali panen garam. “Apa yang disampaikan oleh anggota kelompok Pugar di kelurahan Melayu itu tidak benar”, tegasnya di hadapan beberapa anggota pendamping (Sumber: Harian Suara Mandiri: 04)
