[caption id="attachment_1342" align="aligncenter" width="350" caption="Unsur Pimpinan DPRD Kab Bima 2009 - 2014; Dari Kiri ke kanan - Ketua DPRD Kab Bima, Drs. H. Muhdar Arsyad, Wakil Ketua I Drs. HM. Nadjib. HM Ali, MM, Wakil Ketua II Adi Mahyudin, SE."]
[/caption]
BABUJU Report,- Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Bima, jumat kemrin (30/9) baru saja mengadakan Rapat Paripurna ke – 3, bertempat di Ruang Sidang utama DPRD Kab Bima. Dalam rapat Paripurna kali ini mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Bima, Drs. H. Muhdar Arsyad didampingi oleh Wakil Ketua Drs. HM. Nadjib. HM Ali, MM dan Adi Mahyudin, SE.
Ir. Syuryadin H. A Rasyid dari Partai Golkar ini, melaporkan hasil pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2012 berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim Pengkaji anggaran Eksekutif. Laporan ini disampaikan dihadapan anggota DPRD serta Pimpinan SKPD se-kabupaten Bima. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa, total pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 223,8 miliar atau 29,37 % dari sebesar Rp. 762,2 milyar tahun sebelumnya menjadi Rp. 986,1 milyar.
Sedangkan Penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun sebesar Rp. 30,6 miliar (-95,35%) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 32,1 miliar menjadi Rp. 1,4 miliar; sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1,4 miliar, sehingga diperoleh jumlah pembiayaan netto sama dengan penerimaan pembiayaan tahun 2012.
Pada Paripurna ke 3 ini, Banggar memaparkan bahwa terkait hasil pembahasan KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2011. Dari sisi pendapatan terjadi kenaikan sebesar 12,93 % atau sebesar Rp. 100,3 miliar yaitu sebelum perubahan Rp. 776 miliar menjadi Rp. 876,3 miliar. Dari sisi belanja langsung, direncanakan sebesar Rp. 392,8 miliar yang berarti meningkat sebesar Rp. 80,6 miliar atau 25,82 % dari perkiraan awal sebelum perubahan sebesar Rp. 312,2 miliar, peningkatan tersebut diarahkan antara lain untuk program dan kegiatan yang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Adapun dari Pembelanjaan tidak langsung, direncanakan sebesar Rp. 524,5 miliar hal ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 18,05 miliar atau 6,84% dari perkiraan sebelum perubahan sebesar Rp. 506,4 miliar, peningkatan pada pos ini disebabkan meningkatnya alokasi belanja yang wajib atau mengikat berupa belanja pegawai, pengalihan dana operasional sekolah (BOS) dari pusat ke daerah, pemberian tunjangan fungsional guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan meningkatnya belanja hibah.
Meski, Paripurna kali ini tidak dihadiri sepenuhnya oleh anggota Dewan yang terhormat, namun dari kesepakatan bersama, Paripurna sudah Quorum untuk dilanjutkan. Setidaknya, dari absen yang ada, 15 anggota DPRD Kabupaten Bima tidak menghadiri Paripurna ke 3 ini. Sungguh ironi, sebab, Rapat Paripurna ini membahas terkait rencana dana rakyat melalui ‘bingkai’ APBD yang akan dipergunakan pada tahun 2012 nanti.
Banggar selanjutnya mengajukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama yaitu, “Piutang pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan sebagai bagian dari pendapatan pada tahun berjalan. Diminta kepada eksekutif agar sebelum rancangan KUA dan PPAS diajukan, terlebih dahulu dilakukan pemutahiran data, agar tidak terjadi kesalahan data pada saat pembahasan.
Selanjutnya Banggar meminta Pengajuan rancangan KUA dan PPAS hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekutif mengajukan APBD untuk dibahas ditingkat komisi dan terlebih dahulu menyerahkan RKA masing-masing SKPD. Agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan umum ekonomi daerah dengan APBD diminta kepada eksekutif agar memprogramkan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan peningkatan pendapatan masyarakat petani.
Dalam Paripurna kali ini, Banggar tidak sedikitpun menyentuh dan menyinggung pendapatan dan solusi atas pendapatan daerah dari hasil penyerahan beberapa asset kepada Pemerintah Kota Bima. Padahal laporan evaluasi BPKP wilayah Denpasar tahun 2011, Kabupaten Bima, masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat mencapai 89 % serta belum mampu mengelola asset yang ada serta tidak adanya upaya yang produktif dalam menambah dan mengembangkan modal tetap (Asset) untuk dikelola sehingga mendorong peningkatan PAD Kab Bima. (Liputan: Rangga)
[/caption]BABUJU Report,- Lembaga Legislatif (DPRD) Kabupaten Bima, jumat kemrin (30/9) baru saja mengadakan Rapat Paripurna ke – 3, bertempat di Ruang Sidang utama DPRD Kab Bima. Dalam rapat Paripurna kali ini mendengarkan Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bima. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Bima, Drs. H. Muhdar Arsyad didampingi oleh Wakil Ketua Drs. HM. Nadjib. HM Ali, MM dan Adi Mahyudin, SE.
Ir. Syuryadin H. A Rasyid dari Partai Golkar ini, melaporkan hasil pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2012 berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim Pengkaji anggaran Eksekutif. Laporan ini disampaikan dihadapan anggota DPRD serta Pimpinan SKPD se-kabupaten Bima. Dalam laporan tersebut, dinyatakan bahwa, total pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2012 diperkirakan meningkat sebesar Rp. 223,8 miliar atau 29,37 % dari sebesar Rp. 762,2 milyar tahun sebelumnya menjadi Rp. 986,1 milyar.
Sedangkan Penerimaan pembiayaan diproyeksikan menurun sebesar Rp. 30,6 miliar (-95,35%) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 32,1 miliar menjadi Rp. 1,4 miliar; sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 1,4 miliar, sehingga diperoleh jumlah pembiayaan netto sama dengan penerimaan pembiayaan tahun 2012.
Pada Paripurna ke 3 ini, Banggar memaparkan bahwa terkait hasil pembahasan KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2011. Dari sisi pendapatan terjadi kenaikan sebesar 12,93 % atau sebesar Rp. 100,3 miliar yaitu sebelum perubahan Rp. 776 miliar menjadi Rp. 876,3 miliar. Dari sisi belanja langsung, direncanakan sebesar Rp. 392,8 miliar yang berarti meningkat sebesar Rp. 80,6 miliar atau 25,82 % dari perkiraan awal sebelum perubahan sebesar Rp. 312,2 miliar, peningkatan tersebut diarahkan antara lain untuk program dan kegiatan yang berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Adapun dari Pembelanjaan tidak langsung, direncanakan sebesar Rp. 524,5 miliar hal ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 18,05 miliar atau 6,84% dari perkiraan sebelum perubahan sebesar Rp. 506,4 miliar, peningkatan pada pos ini disebabkan meningkatnya alokasi belanja yang wajib atau mengikat berupa belanja pegawai, pengalihan dana operasional sekolah (BOS) dari pusat ke daerah, pemberian tunjangan fungsional guru dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan meningkatnya belanja hibah.
Meski, Paripurna kali ini tidak dihadiri sepenuhnya oleh anggota Dewan yang terhormat, namun dari kesepakatan bersama, Paripurna sudah Quorum untuk dilanjutkan. Setidaknya, dari absen yang ada, 15 anggota DPRD Kabupaten Bima tidak menghadiri Paripurna ke 3 ini. Sungguh ironi, sebab, Rapat Paripurna ini membahas terkait rencana dana rakyat melalui ‘bingkai’ APBD yang akan dipergunakan pada tahun 2012 nanti.
Banggar selanjutnya mengajukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama yaitu, “Piutang pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan sebagai bagian dari pendapatan pada tahun berjalan. Diminta kepada eksekutif agar sebelum rancangan KUA dan PPAS diajukan, terlebih dahulu dilakukan pemutahiran data, agar tidak terjadi kesalahan data pada saat pembahasan.
Selanjutnya Banggar meminta Pengajuan rancangan KUA dan PPAS hendaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Eksekutif mengajukan APBD untuk dibahas ditingkat komisi dan terlebih dahulu menyerahkan RKA masing-masing SKPD. Agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan umum ekonomi daerah dengan APBD diminta kepada eksekutif agar memprogramkan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan peningkatan pendapatan masyarakat petani.
Dalam Paripurna kali ini, Banggar tidak sedikitpun menyentuh dan menyinggung pendapatan dan solusi atas pendapatan daerah dari hasil penyerahan beberapa asset kepada Pemerintah Kota Bima. Padahal laporan evaluasi BPKP wilayah Denpasar tahun 2011, Kabupaten Bima, masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat mencapai 89 % serta belum mampu mengelola asset yang ada serta tidak adanya upaya yang produktif dalam menambah dan mengembangkan modal tetap (Asset) untuk dikelola sehingga mendorong peningkatan PAD Kab Bima. (Liputan: Rangga)
