[caption id="attachment_1103" align="aligncenter" width="400" caption="Pembacaan Deklarasi Pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) oleh Pimpinan Daerah se-Pulau Sumbawa, di Lapangan Rato, Sumbawa Besar (27/2/2011)"]
[/caption]
Dijelaskannya, pasca penandatanganan Proposal Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) oleh Gubernur NTB, Tim langsung mengantar proposal itu ke komisi II DPR RI. Setelah berkas itu diterima dan dipelajari, tim KP3S dipanggil kemungkinan untuk memprentasikan potensi wilayah dan hal lainnya berdasarkan isi proposal.
“Saya baru saja mendapat informasi dari salah satu anggota Komisi II DPR-RI, Farouk Muhammad, bahwa kita harus hadir pada 15 September ini di komisi II” Ujarnya. Setelah mendengar informasi itu, Maryam langsung mengkoordinasikan dengan anggota Tim KP3S yang lainnya agar menyiapkan diri, jika memang Komisi II mengharapkan pembentukannya dulu. Diakuinya dalam berkas itu masih ada kekurangan, yakni rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota Bima yang menurut informasi dari komisi II dinyatakan tidak ada. ”Kami harus secepatnya mendapatkan rekomendasi mereka, sebab kalau itu tidak ada, kami akan kesulitan dan dipertanyakan nanti di sana,” Ujarnya.
Dikatakannya, syarat dan kelengkapan administrasi lainnya hingga saat ini sudah lengkap, kecuali rekomendasi kepala Daerah yang dinyatakan hilang. Selain itu, salah satu lembaga yang akan dihadapi kedepan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantarkan berkas itu ke Presiden RI.“Jika ini cepat dilakukan, maka kita berada pada posisi teratas untuk daerah yang dimekarkan, makanya kami harus terus melakukan pendekatan dan mendesak Komisi II DPR – RI, Kalau tidak, nanti mereka akan abaikannya” Jelasnya.
Nah, kapan akan resmi dimekarkan? Maryam belum bisa memastikannya. Namun, dia mengharapkan lebih cepat atau sebelum tahun 2012. Namun, Jika masih ada persyaratan yang masih harus dipenuhi, Tim harus bekerja keras mewujudkannya. Dia meminta masyarakat terus mendukung terwujudnya PPS. Anggota komisi II DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE, saat bersilaturahmi dengan masyarakat kota Bima beberapa waktu lalu di kelurahan Paruga, berjanji akan membantu mempercepat proses pemekaran PPS. Fahri hanya meminta do’a masyarakat Pulau Sumbawa agar proses itu secepatnya diselesaikan. (BE.18)
[/caption]BABUJU Report, Harian Bimeks,- Tim Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) dalam beberapa hari ke depan akan memenuhi panggilan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memprentasikan Proposal Pemekaran Provinsi baru. Demikian diungkapkan ketua KP3S, DR.Hj.Siti Maryam,SH, Selasa (6/9) di Museum Asi mbojo.
Dijelaskannya, pasca penandatanganan Proposal Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) oleh Gubernur NTB, Tim langsung mengantar proposal itu ke komisi II DPR RI. Setelah berkas itu diterima dan dipelajari, tim KP3S dipanggil kemungkinan untuk memprentasikan potensi wilayah dan hal lainnya berdasarkan isi proposal.
“Saya baru saja mendapat informasi dari salah satu anggota Komisi II DPR-RI, Farouk Muhammad, bahwa kita harus hadir pada 15 September ini di komisi II” Ujarnya. Setelah mendengar informasi itu, Maryam langsung mengkoordinasikan dengan anggota Tim KP3S yang lainnya agar menyiapkan diri, jika memang Komisi II mengharapkan pembentukannya dulu. Diakuinya dalam berkas itu masih ada kekurangan, yakni rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota Bima yang menurut informasi dari komisi II dinyatakan tidak ada. ”Kami harus secepatnya mendapatkan rekomendasi mereka, sebab kalau itu tidak ada, kami akan kesulitan dan dipertanyakan nanti di sana,” Ujarnya.
Dikatakannya, syarat dan kelengkapan administrasi lainnya hingga saat ini sudah lengkap, kecuali rekomendasi kepala Daerah yang dinyatakan hilang. Selain itu, salah satu lembaga yang akan dihadapi kedepan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantarkan berkas itu ke Presiden RI.“Jika ini cepat dilakukan, maka kita berada pada posisi teratas untuk daerah yang dimekarkan, makanya kami harus terus melakukan pendekatan dan mendesak Komisi II DPR – RI, Kalau tidak, nanti mereka akan abaikannya” Jelasnya.
Nah, kapan akan resmi dimekarkan? Maryam belum bisa memastikannya. Namun, dia mengharapkan lebih cepat atau sebelum tahun 2012. Namun, Jika masih ada persyaratan yang masih harus dipenuhi, Tim harus bekerja keras mewujudkannya. Dia meminta masyarakat terus mendukung terwujudnya PPS. Anggota komisi II DPR RI, H. Fahri Hamzah, SE, saat bersilaturahmi dengan masyarakat kota Bima beberapa waktu lalu di kelurahan Paruga, berjanji akan membantu mempercepat proses pemekaran PPS. Fahri hanya meminta do’a masyarakat Pulau Sumbawa agar proses itu secepatnya diselesaikan. (BE.18)
