BABUJU Report,- Presiden RI, DR. Soesilo Bambang Yudhoyono, tiba di ruangan Rapat Pendopo Gubernur NTB pukul 14.40 WITA, selepas sholat Jumat (18/5), langsung memimpin Rapat Terbatas yang dihadiri para Gubernur dan Bupati/Walikota dari tiga Provinsi yang bergabung dalam Koridor V (Bali, NTB, NTT).
Presiden memimpin rapat yang berlangsung usai shalat Jumat, di masjid Raya Mataram tersebut dalam pengantarnya menyatakan, SBY menyatakan bahwa Rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan pertemuan penting untuk melakukan evaluasi kemajuan dan hasil pembangunan ekonomi di wilayah Koridor V.
Presiden SBY yang hadir bersama 18 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) antara lain Menko Perekonomoian Hatta Radjasa, Menkohukam Djoko Suyanto, Menkokesra Agung Laksono, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri PU Joko Kirmanto, Meneg BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah menteri lainnya.
Lebih lanjut Presiden SBY, meski masih dalam suasana libur, Presiden SBY menyatakan, "Bagi abdi negara, tidak mengenal hari libur kalau melakukan sesuatu untuk rakyatnya, sebab ini urusan penting. Urusan lain dinomor duakan". tuturnya didepan peserta Rapat.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas tiga agenda utama Terkait Rakor kali ini, yaitu pertama, apa yang dilakukan masing-masing daerah yang berada dalam koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara. Rapat ini mengevaluasi apa yang telah dikaksanakan dalam Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Bali-Nusa Tenggara dalam hal konektifitas dan sinergi antar daerah. Proyek utama di masing-masing provinsi yang membutuhkan sinergi, sekaligus dengan provinsi tetangga. "Oleh karena itu, dalam presentasi dan laporan utamakan aspek yang perlu sinergi" Harap SBY.
Agenda kedua yang dibahas, lanjut Presiden, "Melihat apa sajakah yang telah, sedang dan akan dilakukan provinsi, termasuk kabupaten dan kota dalam mengurangi kemiskinan. Di provinsi NTB, angka kemiskinan masih tinggi, dan secara nasional ada empat kluster untuk mengurangi kemiskinan". Ujar Presiden.
Selanjutnya, kata SBY, Hampir semua daerah berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk 3 provinsi di Nusa Tenggara. Khusus d NTT, sudah dikunjungi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di daerah ini yaitu, penyelesaian status warga baru yang bergabung dengan warga lain di NTT sejak tahun 1999 lalu dengan modal yang hampir tidak ada. Meskipun pelaksanaannya berjalan baik, namun paling lambat tahun 2014, "Masalah yang ada harus tuntas dan warga baru tersebut harus memiliki tempat tinggal dan ini merupakan kewajiban negara memenuhinya". Terang Presiden.
Terkait dengan koridor ekonomi bertema 'Pintu Gerbang Pariwisata Dan Pangan Nasional' ini, Menko Perekonomian akan meng-update Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara ini dalam aspek keunggulan, sasaran dan mata rantai dengan koridor lain.
Kegiatan Rakor pun dilanjutkan dalam sesion presentasi masing-masing Gubernur dan akan diambil kesimpulan, arahan dan instruksi untuk kegiatan lebih lanjut. "Untuk melihat ke depan, saya akan ikuti perkembangan dan realisasinya, jangan sampai (proyek ini) berhenti ditengah jalan". Kata SBY.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan selaku Ketua Alternate Tim Kerja Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Bali-Nusa Tenggara dalam pemaparannya menyatakan, sesuai Perpres nomor 32 tahun 2011, Komitmen awal Investasi Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara mencakup enam kegiatan ekonomi yaitu sektor Pariwisata, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Pertanian dan Infrastruktur. Di Provinsi Bali, Koridor Ekonomi ini mencakup 31 proyek senilai Rp. 63.71 milyar, NTB sejumlah 28 proyek senilai Rp.111 milyar dan NTT terdapat 67 proyek senilai Rp. 13,9 milyar". (Liputan: Yan Suryadin)
Lebih lanjut Presiden SBY, meski masih dalam suasana libur, Presiden SBY menyatakan, "Bagi abdi negara, tidak mengenal hari libur kalau melakukan sesuatu untuk rakyatnya, sebab ini urusan penting. Urusan lain dinomor duakan". tuturnya didepan peserta Rapat.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas tiga agenda utama Terkait Rakor kali ini, yaitu pertama, apa yang dilakukan masing-masing daerah yang berada dalam koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara. Rapat ini mengevaluasi apa yang telah dikaksanakan dalam Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Bali-Nusa Tenggara dalam hal konektifitas dan sinergi antar daerah. Proyek utama di masing-masing provinsi yang membutuhkan sinergi, sekaligus dengan provinsi tetangga. "Oleh karena itu, dalam presentasi dan laporan utamakan aspek yang perlu sinergi" Harap SBY.
Agenda kedua yang dibahas, lanjut Presiden, "Melihat apa sajakah yang telah, sedang dan akan dilakukan provinsi, termasuk kabupaten dan kota dalam mengurangi kemiskinan. Di provinsi NTB, angka kemiskinan masih tinggi, dan secara nasional ada empat kluster untuk mengurangi kemiskinan". Ujar Presiden.
Selanjutnya, kata SBY, Hampir semua daerah berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan, termasuk 3 provinsi di Nusa Tenggara. Khusus d NTT, sudah dikunjungi, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian di daerah ini yaitu, penyelesaian status warga baru yang bergabung dengan warga lain di NTT sejak tahun 1999 lalu dengan modal yang hampir tidak ada. Meskipun pelaksanaannya berjalan baik, namun paling lambat tahun 2014, "Masalah yang ada harus tuntas dan warga baru tersebut harus memiliki tempat tinggal dan ini merupakan kewajiban negara memenuhinya". Terang Presiden.
Terkait dengan koridor ekonomi bertema 'Pintu Gerbang Pariwisata Dan Pangan Nasional' ini, Menko Perekonomian akan meng-update Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara ini dalam aspek keunggulan, sasaran dan mata rantai dengan koridor lain.
Kegiatan Rakor pun dilanjutkan dalam sesion presentasi masing-masing Gubernur dan akan diambil kesimpulan, arahan dan instruksi untuk kegiatan lebih lanjut. "Untuk melihat ke depan, saya akan ikuti perkembangan dan realisasinya, jangan sampai (proyek ini) berhenti ditengah jalan". Kata SBY.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan selaku Ketua Alternate Tim Kerja Koridor Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Bali-Nusa Tenggara dalam pemaparannya menyatakan, sesuai Perpres nomor 32 tahun 2011, Komitmen awal Investasi Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara mencakup enam kegiatan ekonomi yaitu sektor Pariwisata, Peternakan, Perikanan, Pertambangan, Pertanian dan Infrastruktur. Di Provinsi Bali, Koridor Ekonomi ini mencakup 31 proyek senilai Rp. 63.71 milyar, NTB sejumlah 28 proyek senilai Rp.111 milyar dan NTT terdapat 67 proyek senilai Rp. 13,9 milyar". (Liputan: Yan Suryadin)
