'PERCEPATAN BUKAN JALAN DITEMPAT'
“Pak gubernur yang terhormat, permintaan kami di kabupaten ini tidak banyak, tolong jalan diperbaiki dan usaha pertanian kami di bantu,” begitu harapan seorang peserta dialog terbuka di hotel Mutmainah Bima, akhir 2008. Ketika itu Zainul Majdi dan Badrul Munir baru saja memimpin NTB tiga bulan. Duet ini langsung tancap gas melakukan road show ke seluruh kabupaten/kota menyerap aspirasi publik dan memperkuat komitmen bersama pemerintah kabupaten kota. “Kita tak mungkin bisa membangun NTB tanpa kebersamaan, visi kita harus satu dan ikhtiar mewujudkannya harus kita lakukan bersama-sama,” ujar Gubernur Majdi dalam rangkaian road show waktu itu.
Ikhtiar kebersamaan ini dijawab dengan meluncurkan sejumlah program unggulan yang merupakan program percepatan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang strategis dan berpotensi besar untuk berkembang. Program unggulan difokuskan untuk menjawab tiga persoalan besar pembangunan di NTB. Pertama, persoalan pembangunan manusia. Kedua, persoalan pengelolaan sumberdayalokal yang memberi nilai tambah ekonomis. Ketiga, persoalan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing wilayah.
Untuk yang pertama dijawab dengan program unggulan 3A (AKINO, ABASANO, ADONO). AKINO akronim dari Angka Kematian Ibu Menuju Nol. ABSANO singkatan dari Angka Buta Aksara Menuju Nol dan ADONO padanan dari Angka Drop out menuju Nol. Program 3A mengarap secara fokus percepatan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan. Yang kedua direspon dengan sejumlah program unggulan. Mulai dari pengembangan agribisnis PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) yang merupakan tiga komoditas unggulan daerah, kemudian NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS), Visit Lombok Sumbawa 2012 hingga penumbuhan wirausaha baru. Semuanya berbasis potensi lokal dan sangat besar potensinya mengerakkan ekonomi masyarakat. PIJAR misalnya melibatkan ratusan ribu petani-peternak di dalamnya, begitu juga Visit Lombok Sumbawa membuka peluang kerja dan mengerakkan sektor jasa dan usaha.
Ketiga, ditangani dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih hingga bendungan. Sudah pasti percepatan pembangunan infrastruktur mahal, tetapi jauh lebih mahal akibatnya jika infrastruktur ditelantarkan. Tidak ada ekonomi sutau daerah yang bisa bergerak lincah tanpa sokongan infrastruktur yang memadai.
Program unggulan dijalankan dengan pinsip dasar Percepatan, Inovasi dan Nilai tambah (PIN). Percepatan bermakna bukan lagi dikerjakan dengan pendekatan reguler yang rutin dan monoton. Target dan indikator ditetapkan dengan satuan yang terukur dan berdampak signifikan. Inovasi merujuk kepada terobosan-terobosan baru dalam pengelolaan program. Keberanian untuk berkreasi dengan perhitungan yang cermat menjadi penting dilakukan.
Inovasi juga berkaitan dengan kemampuan untuk bekerja di luar cara pandang lama. Kemampuan untuk menekan ego sektoral dan mendorong partisipasi masyarakat secara total dalam program. Nilai Tambah berarti mengerakkan sektor riil yang berdampak langsung maupun tidak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai tambah juga bisa dipersepsikan sebagai upaya meningkatkan dayasaing komoditas lokal di pasar nasional bahkan global.
Pendidikan dan Pariwisata
Kini tiga tahun berjalan, kebersamaan tersebut menorehkan sejumlah capaian pembangunan yang mendapatkan apresiasi publik. Sebut saja misalnya keberhasilan menekan angka buta aksara dan putus sekolah melalui program ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Angka Drop out menuju Nol). Sampai 2011 telah diberikan pembelajaran kepada 97,95 persen dari 417 ribu penyandang buta aksara yang tercatat pada awal 2009. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, tinggal Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah yang belum tuntas 100 persen melakukan pembelajaran, tetapi diikhtiarkan akan tuntas pada 2012.
Bagaimana dengan angka putus sekolah? Untuk tingkat SD dan SMP sederajat, sejak 2011 telah berhasil ditekan menjadi di bawah 1 persen. Ini telah melampaui angka arat-rata nasional yang 1,3 persen. Padahal ketika Program ADONO mulai berjalan awal 2009, angka putus sekolah untuk tingkat SD masih di atas 1 persen, dan untuk SMP bahkan mencapai lima persen. Dampak dari penurunan tajam angka putus sekolah akan terasa beberapa tahun ke depan berupa peningkatan rata rata lama sekolah di NTB yang saat ini masih berada di bawah rata rata nasional.
Keberhasilan lainnya tampak pada sektor pariwisata dengan program Visit Lombok Sumbawa 2012. Sejak diluncurkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Pantai Senggigi Juli 2009, geliat perkembangan pariwisata NTB begitu terasa. Lonjakan angka kunjungan wisatawan sepanjang 2009-2011 menjadi salah satu indikatornya. Pada 2011 angka kunjungan telah menembus 850 ribu orang, sehingga target satu juta kunjungan pada 2012 tak terlalu sulit terpenuhi. Kinerja program Visit Lombok-Sumbawa 2012 mendapat apresiasi banyak kalangan. Pada November 2009, Gubernur NTB mendapatkan penghargaan Indonesia Tourism Award (ITA) untuk kategori Commitment Developing Tourism Industry karena dinilai menunjukkan komitmen serius dalam membangun. Penghargaan lainnya diraih, yaitu Indonesia MICE Award (IMA) sebagai gubernur terbaik dalam menerapkan kebijakan dan strategi pengembangan wisata MICE di daerah.
Pertumbuhan sektor pariwisata sebesar 7,23 persen pada 2011 menjadi sinyal positif kontribusi Visit Lombok Sumbawa 2012. Visit Lombok Sumbawa dipastikan menjadi kincir yang efektif mengerakkan ekonomi masyarakat di sektor jasa dan industri kreatif.
Percepat Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur
Pada sektor infrastruktur, selama kurun waktu 2009-2011, Upaya percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi ditempuh dengan beberapa langkah konkret. Pertama, melaksanakan program percepatan penanganan jalan dengan pola tahun jamak yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 dengan anggaran sejumlah 499,5 milyar rupiah.
Program tersebut menangani 43 ruas jalan sepanjang 373,27 kilometer selama kurun waktu 2011-2013. Kedua, mempercepat penanganan jalan strategis nasional sepanjang 202,84 kilometer dengan dukungan dana APBN, dan telah tertangani sepanjang 110,73 kilometer baik di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kelancaran penanganan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat, khususnya dalam penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan. Atas ikhtiar tersebut, pemerintah pusat pada 2011 memberikan penghargaan NTB sebagai provinsi ketiga terbaik dalam penanganan percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi.
![]() |
Grand Desigh BIL (Bandara Internasional Lombok |
Orang yang datang dan bepergian dari BIL terus meningkat. Tak kurang dari 2000 orang lebih setiap hari datang melalui BIL. Bukankah keramaian BIL akan menuai gemerincing rupiah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan? Pemadu Moda telah disiapkan melayani masyarakat dengan jalur Senggigi - BIL dan Terminal Mandalika – BIL. Belum lagi dukungan kendaraan komersial Taxi dan kendaraan sewa lainnya mulai menuai hasil. Berkat dukungan masyarakat, kini Pemerintah Provinsi NTB sedang memperjuangkan agar tahun ini NTB dapat dijadikan Embarkasi penuh. Sehingga jama’ah haji NTB yang selama ini berangkat melalui Surabaya, mulai tahun 2012 akan langsung terbang dari BIL menuju Tanah Suci. Dan menghemat biaya hampir Rp. 12 Milyard.
Selain itu Bandara Salahuddin Bima menjadi perhatian untuk dikembangkan dengan memperpanjang Runway dari 1650 meter menjadi 2100 meter setara dengan Ex Bandara Selaparang. Selama ini hanya bisa didarati pesawat Foker 50 dan Foker 100 berpenumpang maksimum 100 orang. Dengan demikian Bima sebagai pintu masuk wilayah timur bisa didarati pesawat berbadan lebar sejenis Boing 737 – 800 NG dan 737 – 800 ER dengan penumpang 200 orang.
Di sektor Perhubungan Laut, Pemprov NTB berusaha mendorong Kementerian Perhubungan untuk membangun dan meningkatkan 8 pelabuhan utama Bima, Sape, Waworada, Benete, Badas, Carik, Pemenang dan Labuhan Lombok. Anggaran kedelapan pelabuhan tersebut meningkat dari Rp 56 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 190 Milyar pada tahun 2011 dan Rp 200 Milyar pada 2012, atau sebesar 400%. Diharapkan tahun 2013 sebagian besar dapat dirampungkan. Pemprov NTB juga mengembangkan Pelabuhan Penyeberangan, hususnya Kayangan – Poto Tano dengan pembangunan infrastruktur dermaga, penataan pelabuhan serta peremajaan kapal penyeberangan. Anggaran ini diperoleh dari Kementrian Perhubungan, ASDP dan APBD Provinsi NTB.
Kampung Media
Sejak dicanangkan tahun 2008, Program Penyebarluasan Informasi Berbasis Komunitas ini bergerak cepat. Ditargetkan pada 2013 terbentuk 50 Komunitas, pada tahun 2011 sudah terpenuhi 100%. Karena tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk turut serta sebagai agen penggerak pembangunan di bidang informasi. Tak hanya itu, apresiasi program ini menorehkan hasil yang menggembirakan, 5 Desember 2011 Kampung Media mendapat anugerah sebagai ide kreatif terbaik tingkat nasional dan memperoleh penghargaan USO (Universal Service Obligation) Award dari Kementrian Kominfo.
Dua televisi nasional juga turut mengapresiasi program ini. Metro TV menghadirkannya dalam acara Akses Menuju Dunia dan ANTV dalam acara Jelajah Dunia Dari Pelosok Negeri. Strategi sinergitas antara Program Kampung Media dan Pelayanan Internet Kecamatan yang merupakan Program Nasional menjadi materi avara tersebut. Tahun 2012 ini, Kampung Media dengan pengembangan Cityzen Jurnalism telah mendapat tempat dihati peminat IT.
PT Wahana Eka Bhakti mempercayakan Komunitas Kampung Media untuk mengelola PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) berbasis Ekonomi Produktif.
PIJAR dan Wirausaha Baru
Di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui program pengembangan Sapi, Jagung, Rumput Laut (PIJAR) dan wirausaha baru telah dicapai sejumlah perkembangan yang positif. Pada 2011 tercacat populasi sapi di NTB mencapai 784 ribu dari target 780 ribu. Jumlah populasi sapi meningkat hampir 300 ribu ekor dibandingkan jumlah populasi pada 2008. Begitu pula produksi jagung pada 2011 sebesar 456,915 ribu ton juga merupakan lompatan besar dari 196,3 ribu ton pada 2008.
Untuk rumput laut memang sepanjang tiga tahun capaian produksi tak terpenuhi, tetapi tingkat pertumbuhan produksinya memperlihatkan prosentase peningkatan yang terbesar dibandingkan sapi dan jagung. Sejak 2009 sampai dengan 2011 terdapat 1.245 kelompok peternak yang mendapatkan dukungan program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) dalam bentuk bantuan teknis, bantuan manajemen dan bantuan sapi dengan total nilai 172,4 milyar rupiah.
Untuk program agribisnis jagung, terdapat 2.090 kelompok tani yang telah mendapatkan dukungan program dalam bentuk kelompok sekolah lapang, benih, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan dan pihak swasta. Adapun untuk program agribisnis rumput laut, terdapat 10 kawasan minapolitan dengan 14.645 nelayan pembudidaya yang memperoleh dukungan program. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada kelompok berupa pemberian bibit unggul, peralatan budidaya dan pengolahan hasil serta fasilitasi permodalan dengan perbankan.
Untuk wirausaha baru, dilakukan mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang sampai 2011 berjumlah 83.380 unit usaha, meningkat 3,51 persen dibanding 2008 sejumlah 80.556 unit usaha, dengan cabang industri : kerajinan 42,49 persen, pangan 26,49 persen, sandang 16,50 persen, kimia dan bahan bangunan 12,19 persen, serta logam dan elektronika 2,31 persen. Nilai keseluruhan investasi IKM pada 2011 sebesar 411,2 milyar rupiah, dengan nilai produksi 2,27 trilyun rupiah, dan mampu menyerap 263.466 orang tenaga kerja.
Dari 83.380 unit IKM, terdapat industri pengolahan komoditi berbasis PIJAR sejumlah 906 unit usaha, terdiri dari industri komoditi sapi 701 unit usaha, jagung 50 unit usaha dan rumput laut 155 unit usaha. Keseluruhan IKM berbasis PIJAR mampu menyerap 2.259 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 14,24 milyar rupiah dan nilai produksi sebesar 33,77 milyar rupiah
Penanggulangan Kemiskinan
Fakta menunjukkan NTB masih termasuk daerah miskin di Indonesia, tetapi fakta juga memperlihatkan kinerja penanggulangan kemiskinan di NTB patut mendapatkan apresiasi. Jika pada 2008 angka kemiskinan 24,99 persen, maka pada 2011 menurun menjadi 19,67 persen. Terjadi penurunan sebesar 5,32 persen dalam rentang waktu 2008-2011, atau rata rata 1,43 persen pertahun.
Dibandingkan daerah lain, persentase penurunan tersebut terhitung progresif, sehingga NTB termasuk dalam kelompok lima besar nasional penurunan kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan di NTB dilakukan melalui empat klaster program. Pertama, perlindungan dan bantuan sosial berbasis rumah tangga yang diberikan melalui beasiswa miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok masyarakat melalui program PIJAR, PNPM, lumbung pangan dan koperasi berkualitas. Ketiga, pengembangan usaha berbasis unit usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), wirausaha baru, industri kerajinan dan industri olahan. Keempat, program pendukung lainnya yang berbasis wilayah melalui bedah rumah, air bersih, listrik terjangkau, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pinggiran kota.
Upaya penanggulangan kemiskinan di NTB berjalan dengan baik berkat terbangunnya komitmen antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta kemitraan strategis dengan pemangku amanah lainnya. Bentuk konkret komitmen tersebut berupa MoU Kesepakatan Penurunan Angka Kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota, dibawah kendali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. [farid/fairuz]