 |
| Akses jalan Woro-Tolotangga-Rontu yang diblokir warga dengan ditanami pohon pisang (Foto: Tantonga Parewa) |
BABUJU Report,- Ditengah kekisruan Nasional terkait kenaikan harga BBM
(Bahan Bakar Minyak) khusus Premium, masyarakat Monta Dalam kecamatan Monta
Kabupaten Bima bergejolak terkait pengasapalan jalan.
Seperti yang telah
diberitakan sebelumnya, masyarakat Monta Dalam seperti desa Tangga Baru, Tolotangga,
Wilamaci, Rontu hingga Laju kecamatan Karumbu, melakukan aksi Pemblokiran jalan
raya dengan cara menanam pohon pisang dan padi ditengah jalanan yang rusak. Terdapat
belasan titik yang telah berbentuk kubangan-kubangan besar.
Sebelumnya,
masyarakat Monta Dalam telah berkali-kali melakukan aksi memprotes akses jalan
penghubung tersebut, namun belum direspon dengan baik oleh pihak Pemkab Bima
maupun Pemprov NTB selaku penanggung jawab jalan. Karena jalan penghubung yang
dimaksud merupakan ‘jalan propinsi’, sedangkan beberapa titik lain merupakan
jalan kabupaten. Aksi yang paling besar adalah dilaksanakajn oleh masyarakat
Monta Dalam pada senin (19/03) yang lalu. Atas aksi tersebut, otomatis akses transportasi
lumpuh total.
Kadis PU Kab Bima,
Ir. Nggempo, yang turun langsung ditengah massa aksi untuk menjawab berbagai
tuntutan massa menuding bahwa DPRD Kab Bima khususnya daerah pemilihan (Dapil)
II (wilayah pemilihan Bima bagian selatan termasuk Monta Dalam) menghambat rencana
pengalokasian anggaran untuk perbaikan
serta perawatan jalan ini. “Yang berperan aktif disini seharusnya anggota Dapil
II di DPRD Kab Bima, sehingga kami di PU punya kekuatan dalam melaksanakan
program. Karena mereka lah (DPRD) yang menggodok anggarannya.” Ungkapnya ditengah
massa menggunakan megafon aksi.
Beberapa anggota DPRD
Kab Bima Dapil II yang berhasil dihubungi, salah seorang diantaranya adalah
Harsam, SH, menuding bahwa PU Kab Bima lah yang tidak aspiratif dan kooporatif
dalam melihat kebutuhan masyarakat. “Satu-satunya akses jalan penghubung Monta
Dalam adalah jalur Woro-Tolotangga-Rontu itu. Jika jalur ini rusak atau
terputus, otomatis Monta Dalam terisolir. Hal ini yang menjadi dasar kami untuk
diprioritaskan untuk dianggarkan sejak 2011 yang lalu. Namun, H. Taufik,SH sebagai
staf PU itu sendiri yang tidak merespon dengan alasan tidak ada cukup anggaran dan
diupayakan lain waktu saja” Tandasnya.
Adi Mahyudi, SE, dari
Dapil II yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kab Bima saat ini, menyayangkan
pernyataan Nggempo sebagai seorang kadis PU di Pemkab Bima. “saya pribadi
menyayangkan pernyataan Nggempo terkait jalan penghubung Monta Dalam, dihadapan
massa aksi. Harusnya Nggempo selaku Kadis PU berkoordinasi dengan kami (DPRD
kab Bima), karena kami tengah menganggarkan untuk itu dan akan direalisasikan
pada Tahun Anggaran ini. Nggempo terkesan cuci tangan dan lempar tanggungjawab atas
keinginan warga Monta Dalam” Kesalnya. (Liputan: Dhan/Rangga/Fais)
