- Korlap aksi FRAT sedang berdialog dengan Kapolsek Lambu, di depan gedung DPRD Kab Bima (14/11)
BABUJU Report,- Tak ingin opini yang meyebutkan Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) memperoleh sokongan dana dari dua tokoh ternama Kecamatan Sape dan Lambu, Nadjib dan Farouk, terus berkembang. Koordinator Lapangan (Korlap) FRAT, Faisal, yang memimpin aksi ratusan masyarakat Lambu, Senin (14/11) lalu, membatah keras tudingan tersebut, Kata dia, gerakan FRAT murni gerakan Rakyat.
Saat ditemui dihalaman gedung DPRD Kabupaten Bima, Faisal yang membawa puluhan rekan-rekannya untuk menghadiri audiensi Pertambangan dengan komisi III DPRD Kabupaten Bima, Selasa kemarin menyatakan, gerakan tolak tambang yang terbangun selama ini, merupakan gerakan yang di dasari atas kesadaran kolektif masyarakat Lambu. Kesadaran itu terbangun, karena tidak ingin membiarkan rakyat harus merasakan dampak dari pengerukan isi bumi, terlebih di wilayah pertambangan yang ditetapkan masuk didalam wilayah pemukiman warga. ”yang hadir saat aksi, rakyat yang sadar,” tegasnya. Mengenai perangkat aksi hingga segala kebutuhan aksi, dia kembali menegaskan, tidak pernah diambil maupun di terima dari H.Nadjib dan Farouk. Sepeserpun bahkan tidak pernah meminta ke keduanya untuk membiayai segala kebutuhan aksi. ”Kami tidak bawa kepentingan Perorangan dan kelompok untuk ini. Kami murni membawa kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dijelaskannya, biaya yang digunakan selama menjalankan aksi, diperoleh dengan cara patungan. Sebelum aksi, jauh hari pihaknya mendatangi tiap rumah, meminta kerelaan warga yang sepakat menolak tambang, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk beras. Kemudian dikumpulkan, dan semua dijadikan rupiah. ”Menjelang berangkat aksi pun, karena biaya masih kurang, kami sempatkan untuk kembali kumpulkan uang untuk menyewa tambahan kendaraan dan memenuhi kebutuhan lain, secukupnya”, jelas Faisal.
Kata dia, jika saja pihaknya menerima uang ratusan juta dari dua orang yang disebut itu. Maka massa rakyat yang didatangkan, tidak ratusan orang, tetapi lebih dari itu. ”Kalau kami banyak dapat uang untuk aksi, buat apa harus meminta-minta ke rakyat untuk kebutuhan aksi. Bisa saja kami datangkan ribuan orang,” tambahnya. Untuk aksi-aksi yang direncanakan kedepan, dengan sikap tolak tambang menjadi harga mati, pihaknya tetap melakukan hal yang sama. Dengan sama-sama sadar tentang akan adanya dampak negatif pertambangan, maka gerakan melawan pemerintah tetap akan dibangun, tanpa harus meminta logistik kepada siapapun yang berkepentingan. (Sumber: Harian Suara Mandiri: 07)
