[caption id="attachment_1251" align="alignleft" width="300" caption="Foto: Suasana Konsultasi Publik Raperda Penanggulangan Bencana, Keg Kemitraan LP2DER - OXFAM - AusAID di Bima"]
[/caption]
BABUJU Report, Humas Pemkab Bima,- Keseriusan Pemerintah Daerah mengantisipasi dampak bencana alam khususnya ancaman letusan Gunung Tambora dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontijensi Ancaman Gunung Tambora. Acara ini berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (22-23 September 2011) di Paruga Parenta. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima menggaet BNPB RI, BPBD Provinsi NTB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan koordinasi dan penyusunan rencana antisipasi bila terjadi letusan.
Pada acara yang dihadiri unsur SKPD Lingkup Pemerintah Daerah, TNI, Polres, Camat Tambora dan Sanggar, DPD KNPI, Orari Lokal Bima, LSM, dan mahasiswa tersebut, Wakil Bupati Bima H. Syafrudin H. M.Nur, M.Pd, dalam sambutannya menyatakan, "Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama semua pihak, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya seperti LSM dan swasta. Semua kegiatan dihajatkan untuk membantu menanggulangi ancaman bencana dan Rakor Kontinjensi menjadi bekal kita untuk menanggulangi bencana” Ungkapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB Ir H. Husnuddin dalam pengantarnya mengatakan Rakor Penyusunan Rencana Kontinjensi Ancaman Gunung Tambora fokus pembahasan status Gunung Tambora, penilaian resiko dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, profil ancaman daerah, penempatan kebijakan dan strategis, perencanaan sektoral. Diskusi selama dua hari tersebut, membagi pembahasan perencanaan Kontinjensi Tambora kedalam tujuh sektor/kelompok yang mencakup: Manajemen Koordinasi Informasi, SAR dan Evakuasi, sektor kesehatan, sosial, sektor Peternakan dan Perkebunan, sektor sarana dan prasarana dan kelompok Tim Perumus oleh Bappeda, BPBD Provinsi, Bakesbangpolinmas, Dinas Catatan Sipil, BPBD kabupaten.
Menurut Wabup Bima, penyusunan kontinjensi menunjukkan komitmen pemerintah dan diharapkan masyarakat lebih yakin dengan persiapan pemerintah Daerah. “Ini hanya sebuah dokumen perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi, Maka, jangan terlalu berpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar”. Hrap Wabup
Nara sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Ir. Agus Sardiaso, MM mengatakan rencana Kontinjensi ibarat pepatah , sedia payung sebelum hujan, dimana semua pihak harus siap siaga mulai dari masyarakat, aparat Pemerintah, LSM, swasta dan seluruh pihak terkait. Agus menambahkan, "Rencana penanggulangan bencana terdiri dari rencana mitigasi, rencana Kontinjensi, rencana operasi, rencana pemulihan. Penekanannya adalah rencana kontinjensi yang meliputi pencegahan bencana, mengurangi dampak bencana, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampaknya”. Ujarnya.
Pemateri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB Ir. Dwi Priyanto, DipI, HE menguraikan tentang konsepsi bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh peristiwa alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda. Karenanya diperlukan manajemen bencana yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan rencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana.
“Manajemen bencana terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak”. Jelasnya.
Sementara itu Dr. Ir. Hendra Gunawan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengatakan tidak perlu khawatir dengan status Gunung Tambora sekarang meskipun aktivitas gunung Tambora yang ditimbulkan gempa Vulkanik meningkat sejak tanggal 20 Agustus 2011 dan pada tanggal 30 agustus 2011 dinaikkan dari normal ke waspada atau dari levei I ke level II. Berikutnya aktivitas terus meningkat ditandai dengan gempa Vulkanik pada tanggal 8 September 2011 status Gunung Tambora dinaikkan dari level II ke level III atau siaga.
Hendra meyakinkan pengetahuan Ilmu Bumi sekarang sudah mulai dipahami bahwa pembentukan kubah bumi yang berpotensi terjadinya bencana seperti danau Toba membutuhkan waktu ribuan tahun. Namun, Hendra tetap menghimbau agar masyarakat tetap siap-siaga. “Setelah tahun 1815 Gunung Tambora tidak tercatat mengalami tingkat aktivitas, baru sekarang Gunung Tambora mulai bangkit”. Katanya (05/01)
[/caption]BABUJU Report, Humas Pemkab Bima,- Keseriusan Pemerintah Daerah mengantisipasi dampak bencana alam khususnya ancaman letusan Gunung Tambora dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kontijensi Ancaman Gunung Tambora. Acara ini berlangsung selama dua hari, Kamis-Jumat (22-23 September 2011) di Paruga Parenta. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima menggaet BNPB RI, BPBD Provinsi NTB dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk melakukan koordinasi dan penyusunan rencana antisipasi bila terjadi letusan.
Pada acara yang dihadiri unsur SKPD Lingkup Pemerintah Daerah, TNI, Polres, Camat Tambora dan Sanggar, DPD KNPI, Orari Lokal Bima, LSM, dan mahasiswa tersebut, Wakil Bupati Bima H. Syafrudin H. M.Nur, M.Pd, dalam sambutannya menyatakan, "Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama semua pihak, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya seperti LSM dan swasta. Semua kegiatan dihajatkan untuk membantu menanggulangi ancaman bencana dan Rakor Kontinjensi menjadi bekal kita untuk menanggulangi bencana” Ungkapnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB Ir H. Husnuddin dalam pengantarnya mengatakan Rakor Penyusunan Rencana Kontinjensi Ancaman Gunung Tambora fokus pembahasan status Gunung Tambora, penilaian resiko dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, profil ancaman daerah, penempatan kebijakan dan strategis, perencanaan sektoral. Diskusi selama dua hari tersebut, membagi pembahasan perencanaan Kontinjensi Tambora kedalam tujuh sektor/kelompok yang mencakup: Manajemen Koordinasi Informasi, SAR dan Evakuasi, sektor kesehatan, sosial, sektor Peternakan dan Perkebunan, sektor sarana dan prasarana dan kelompok Tim Perumus oleh Bappeda, BPBD Provinsi, Bakesbangpolinmas, Dinas Catatan Sipil, BPBD kabupaten.
Menurut Wabup Bima, penyusunan kontinjensi menunjukkan komitmen pemerintah dan diharapkan masyarakat lebih yakin dengan persiapan pemerintah Daerah. “Ini hanya sebuah dokumen perencanaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi, Maka, jangan terlalu berpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar”. Hrap Wabup
Nara sumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Ir. Agus Sardiaso, MM mengatakan rencana Kontinjensi ibarat pepatah , sedia payung sebelum hujan, dimana semua pihak harus siap siaga mulai dari masyarakat, aparat Pemerintah, LSM, swasta dan seluruh pihak terkait. Agus menambahkan, "Rencana penanggulangan bencana terdiri dari rencana mitigasi, rencana Kontinjensi, rencana operasi, rencana pemulihan. Penekanannya adalah rencana kontinjensi yang meliputi pencegahan bencana, mengurangi dampak bencana, menanggapi secara efektif dan memulihkan diri dari dampaknya”. Ujarnya.
Pemateri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTB Ir. Dwi Priyanto, DipI, HE menguraikan tentang konsepsi bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh peristiwa alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda. Karenanya diperlukan manajemen bencana yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan rencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana.
“Manajemen bencana terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapan, peringatan dini, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekontruksi yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak”. Jelasnya.
Sementara itu Dr. Ir. Hendra Gunawan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengatakan tidak perlu khawatir dengan status Gunung Tambora sekarang meskipun aktivitas gunung Tambora yang ditimbulkan gempa Vulkanik meningkat sejak tanggal 20 Agustus 2011 dan pada tanggal 30 agustus 2011 dinaikkan dari normal ke waspada atau dari levei I ke level II. Berikutnya aktivitas terus meningkat ditandai dengan gempa Vulkanik pada tanggal 8 September 2011 status Gunung Tambora dinaikkan dari level II ke level III atau siaga.
Hendra meyakinkan pengetahuan Ilmu Bumi sekarang sudah mulai dipahami bahwa pembentukan kubah bumi yang berpotensi terjadinya bencana seperti danau Toba membutuhkan waktu ribuan tahun. Namun, Hendra tetap menghimbau agar masyarakat tetap siap-siaga. “Setelah tahun 1815 Gunung Tambora tidak tercatat mengalami tingkat aktivitas, baru sekarang Gunung Tambora mulai bangkit”. Katanya (05/01)
