[/caption]BABUJU Report, Harian Suara Mandiri (SM),. -Pembebasan lahan pembangunan Run way (landasan pacu) Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang tak berujung alias tidak tersedianya lahan untuk pelebaran landasan pacu yang di maksud, berimbas dengan ditariknya dan sebesar Rp 20 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk pembangunan yang di maksud. Informasi penarikan APBN yang dihajatkan untuk pembangunan bandara tersebut, disampaikan Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Madji MA, pada pertemuan dengan sejumlah elemen masyarakat Kota Bima, Selasa (9/08) di ruang Metting Room Wali Kota Bima. Kata Bajang, penarikan APBN yang dikucurkan untuk peningkatan sumber daya perhubungan udara atau pelebaran landasan pacu yang dimaksud, sesungguhnya kerugian besar bagi NTB, khususnya masyarakat Bima dan sekitarnya yang bergantung pada bandara sebagai media transportasi udara.
Mestinya persoalan pembebasan lahan untuk pelebaran landasan pacu bandara Salahuddin, tidak berlarut-larut apalagi berujung pada penarikan anggaran yang menjadi hak daerah dari pusat. Dalam konteks ini, jelasnya, semua elemen harus sama-sama memahami kebutuhan,dan tidak mengedepankan nilai politis dalam pembangunan yang di maksud. ”Jika tidak ada kendala, bandara Salahuddin sudah dilewati pesawat berbadan besar sekaliber boing 373 dan lainnya. Penerbangan dari dan ke Jakarta sekalipun dan penerbangan ke Kota besar lainnya dari dan ke Bima sudah bisa di operasikan”, ujar Bajang berandai.Seperti dilanasir Suara Mandiri pada edisi sebelumnya,Wali Kota Bima juga akan menarik dana sharing (Bagi kewajiban pembiayaan) perluasan bandara Salahuddin. Wali Kota pada moment penting di hadapan sejumlah wartawan mengisyaratkan, menarik APBD sebesar Rp 1,1 Miliar yang di alokasikan untuk itu. Alasan penarikan dana dimaksud, demi pembangunan yanga lain yang mesti didahulukan, ketimbang diendap tampa ada kejelasan.
Informasi lainnya, dana perimbangan yang terkumpul untuk pelebaran landasan pacu bandara Salahuddin,tidak kurang dari Rp 50 Miliar. Dengan rincian, kewajiban Provinsi NTB sebesar 1,5 Miliar, Kota dan Kabupaten Bima masing-masing Rp 1,1 Miliar, Sharing Kab Dompu serta dana pusat (APBN) sebesar Rp 20 Miliar dan dari hibah lainnya. (SM.08)
