[caption id="attachment_935" align="alignleft" width="300" caption="Corak Batik SASAMBO"]
[/caption]
BABUJU Report, Harian Amanat,- Kebijakan Walikota Bima, H.Qurais H.Abidin membagikan secara gratis kain batik bermotif Sasak-Samawa-Mbojo (SASAMBO) kepada 4.927 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kota Bima beberapa hari yang lalu ternyata secara perlahan dapat menghancurkan perkembangan industri tenun tradisional di Kota Bima pada khususnya, bahkan tragisnya, Qurais telah membuat sekitar 500 pekerja Tenun Tradisional kini menganggur, Sebab tidak ada lagi order dari instasi pemerintah untuk kain tenun Bima sebagai kain tradisional kebanggaan bagi PNS. Dilain pihak Walikota mengumbar statmen dengan berbagai program dan kegiatan budaya bahwa kain tenun khas Bima patut diapresiasi menjadi khasanah budaya yang wajib dipertahankan dan didukung untuk dikembangkan sehingga dapat bernialai jual dan dapat bersaing dengan kain tenun dari darerah lain.
Kenyataan tidak sejalan, karena seorang Walikota mengeluarkan kebijakan SASAMBO yang malah tidak pro-terhadap rakyat kecil dan hanya membuat keuntungan bagi sekelompok golongan kaya dengan mengorbankan rakyatnya, dengan mengeluarkan kebijakan bagi PNS memakai kain SASAMBO, bahkan yang lebih memilukan lagi bahwa kebijakan memakai kain SASAMBO alhasil menguras uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 kurang lebih RP.900 Juta untuk kepentingan kebijakan yang tidak masuk akal tersebut, sementara wakil rakyat hanya diam membisu melihat tingkah pimpinan daerah saat ini.
Selain kebijakan yang mematikan industri tenun tradisional dan menghamburkan uang rakyat, akhirnya kini mega-proyek kain SASAMBO menunai masalah, proses pengadaan barang dan jasa sesuai yang diatur harusnya dilakukan lelang secara terbukan ternyata tidak dilakukan, malah tercium aroma konspirasi bahwa pengadaan kain dengan pagu dana Rp.900 juta tersebut dilakukan ‘dibalik tembok’ alias tidak transparan dan sangat merugikan keuangan negara, Padahal aturan mewajibkan bila pengadaan barang dan jasa dengan pagu dana diatas Rp.200 juta harus dilakukan pelelangan secara terbuka dan diumumkan secara luas.
Secara simbolis, Walikota Bima, H.Qurais H,Abidin membagikan kain corak SASAMBO kepada seluruh PNS yang mengabdi dilingkup Pemkota Bima sebanyak 4927 Pegawai, kain tersebut diakui sebagai sebuah penyatuan bentuk corak kain yang ada di NTB yaitu dari suku Sasak, Sumbawa dan Mbojo dalam rangka mendongkrak nilai pariwisata di NTB dalam menuju Visit Lombok-Sumbawa 2012. Oleh karena itu dalam rangka menyeragamkan bentuk dan corak dari budaya tiga suku dijadikan satu kesatuan dalam satu kain batik bercorak SASAMBO.
Pemilik toko Mawar, penjual kain tenun tradisional Bima, yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Barat, Hj.Hafsyah kepada sejumlah wartawan, Selasa (23/08) yang lalu, menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bima, pasalnya kebijakan membagikan secara gratis kain batik SASAMBO sudah sangat merugikan perkembangan dan kemajuan industri tenun tradisional daerah sendiri, dimana kini tidak saja mematikan perkembangan industri tenun tradisional, juga secara tidak langsung Walikota telah membuat rakyatnya menjadi pengangguran, padahal tugas pimpinan daerah adalah mencari peluang lapangan pekerjaan.”Ini kahn lucu, Walikota harusnya membuka lapangan pekerjaan malah membuat rakyat jadi pengangguran,” tegas Hafsyah.
Lanjutnya, atas kebijakan membagikan kain SASAMBO tersebut, kini sudah tidak ada lagi order untuk kain tenun tradisional Mbojo. Imbasnya tentu karena tidak ada order maka pekerja yang sebelumnya melakukan pekerjaan menenun kini harus istirahat karena tidak mendapatkan pesanan dan para pengusaha pengepul kain tradisional tidak lagi berani membeli karena tidak ada pesanan.
Menurut Hafsyah kenapa Walikota Bima memperbesar khasanah budaya orang lain melalui SASAMBO, padahal khasanah budaya sendiri belum maksimal disosialisasika, Harusnya Walikota membuat kebijakan yang arif dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian budaya sendiri sebagai sebuah nilai jual pada daerah lain. Bukan malah menghancurkan budaya sendiri untuk memperjuangkan dan memperkenalkan budaya orang lain.
[/caption]BABUJU Report, Harian Amanat,- Kebijakan Walikota Bima, H.Qurais H.Abidin membagikan secara gratis kain batik bermotif Sasak-Samawa-Mbojo (SASAMBO) kepada 4.927 Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kota Bima beberapa hari yang lalu ternyata secara perlahan dapat menghancurkan perkembangan industri tenun tradisional di Kota Bima pada khususnya, bahkan tragisnya, Qurais telah membuat sekitar 500 pekerja Tenun Tradisional kini menganggur, Sebab tidak ada lagi order dari instasi pemerintah untuk kain tenun Bima sebagai kain tradisional kebanggaan bagi PNS. Dilain pihak Walikota mengumbar statmen dengan berbagai program dan kegiatan budaya bahwa kain tenun khas Bima patut diapresiasi menjadi khasanah budaya yang wajib dipertahankan dan didukung untuk dikembangkan sehingga dapat bernialai jual dan dapat bersaing dengan kain tenun dari darerah lain.
Kenyataan tidak sejalan, karena seorang Walikota mengeluarkan kebijakan SASAMBO yang malah tidak pro-terhadap rakyat kecil dan hanya membuat keuntungan bagi sekelompok golongan kaya dengan mengorbankan rakyatnya, dengan mengeluarkan kebijakan bagi PNS memakai kain SASAMBO, bahkan yang lebih memilukan lagi bahwa kebijakan memakai kain SASAMBO alhasil menguras uang rakyat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 kurang lebih RP.900 Juta untuk kepentingan kebijakan yang tidak masuk akal tersebut, sementara wakil rakyat hanya diam membisu melihat tingkah pimpinan daerah saat ini.
Selain kebijakan yang mematikan industri tenun tradisional dan menghamburkan uang rakyat, akhirnya kini mega-proyek kain SASAMBO menunai masalah, proses pengadaan barang dan jasa sesuai yang diatur harusnya dilakukan lelang secara terbukan ternyata tidak dilakukan, malah tercium aroma konspirasi bahwa pengadaan kain dengan pagu dana Rp.900 juta tersebut dilakukan ‘dibalik tembok’ alias tidak transparan dan sangat merugikan keuangan negara, Padahal aturan mewajibkan bila pengadaan barang dan jasa dengan pagu dana diatas Rp.200 juta harus dilakukan pelelangan secara terbuka dan diumumkan secara luas.
Secara simbolis, Walikota Bima, H.Qurais H,Abidin membagikan kain corak SASAMBO kepada seluruh PNS yang mengabdi dilingkup Pemkota Bima sebanyak 4927 Pegawai, kain tersebut diakui sebagai sebuah penyatuan bentuk corak kain yang ada di NTB yaitu dari suku Sasak, Sumbawa dan Mbojo dalam rangka mendongkrak nilai pariwisata di NTB dalam menuju Visit Lombok-Sumbawa 2012. Oleh karena itu dalam rangka menyeragamkan bentuk dan corak dari budaya tiga suku dijadikan satu kesatuan dalam satu kain batik bercorak SASAMBO.
Pemilik toko Mawar, penjual kain tenun tradisional Bima, yang beralamat di Kelurahan Rabadompu Barat, Hj.Hafsyah kepada sejumlah wartawan, Selasa (23/08) yang lalu, menyesalkan kebijakan yang diambil oleh Walikota Bima, pasalnya kebijakan membagikan secara gratis kain batik SASAMBO sudah sangat merugikan perkembangan dan kemajuan industri tenun tradisional daerah sendiri, dimana kini tidak saja mematikan perkembangan industri tenun tradisional, juga secara tidak langsung Walikota telah membuat rakyatnya menjadi pengangguran, padahal tugas pimpinan daerah adalah mencari peluang lapangan pekerjaan.”Ini kahn lucu, Walikota harusnya membuka lapangan pekerjaan malah membuat rakyat jadi pengangguran,” tegas Hafsyah.
Lanjutnya, atas kebijakan membagikan kain SASAMBO tersebut, kini sudah tidak ada lagi order untuk kain tenun tradisional Mbojo. Imbasnya tentu karena tidak ada order maka pekerja yang sebelumnya melakukan pekerjaan menenun kini harus istirahat karena tidak mendapatkan pesanan dan para pengusaha pengepul kain tradisional tidak lagi berani membeli karena tidak ada pesanan.
Menurut Hafsyah kenapa Walikota Bima memperbesar khasanah budaya orang lain melalui SASAMBO, padahal khasanah budaya sendiri belum maksimal disosialisasika, Harusnya Walikota membuat kebijakan yang arif dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian budaya sendiri sebagai sebuah nilai jual pada daerah lain. Bukan malah menghancurkan budaya sendiri untuk memperjuangkan dan memperkenalkan budaya orang lain.
