 |
| Salah satu spanduk yang terpasang saat masuki wilayah Kecamatan Lambu |
BABUJU Report,- Dinamika social dan politik Bima makin hari semakin
berkembang saja. Usai menggelar Pilcaleg 2009 dilanjutkan dengan Pemilukada Kab Bima
2010 dan kini akan menjemput Pemilukada Kota dan Propinsi ditahun 2013. Tidak hanya
sampai disitu, Perjuangan KP3S dalam rangka pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa
pun diambang pintu. Kini, Bima Timur dalam proses perjuangan serius pula.
Sape-Lambu, Wera-Ambalawi dan Wawo-Langgudu (Salam Wirawadu)
menjadi slogan tersendiri saat ini di tengah kehidupan social politik
masyarakat bagian Timur Bima. 6 Kecamatan yang tergabung dalam Bima bagian
Timur dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima sepakat membentuk Komite
Persiapan Pemekaran yang kini bernama Komite Pemekaran Kabupaten Bima Timur.
Komite masing-masing Kecamatan kini telah terbentuk. Menurut
Drs. H. Nadjib HM Ali, MM, salah seorang Pemprakarsa pemekaran Kabupaten Bima
Timur menyatakan bahwa Perjuangan masyarakat Bima bagian Timur telah dimulai
sejak tahun 90an. Dan perjuangan itu kini telah menemukan bentuknya dengan
kesadaran masyarakat pada 6 kecamatan yang ada (Sape-Lambu-Wera-Ambalawi-Wawo-Langgudu)
untuk membentuk Komite masing. “Dengan kesadarannya, masyarakat Salam Wirawadu
kini telah membentuk Komite masing-masing untuk kelanjutan perjuangan ini”
Ungkapnya via Seluler kemarin (21/7) Kepada Crew BABUJU Report.
Lebih lanjut H. Nadjib yang juga sekarang menjabat sebagai
Wakil DPRD Kab Bima ini menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu, rencana
pemekaran ini telah disampaikan langsung kepada Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono di Istana Negara. “Bapak presiden merespon positif rencana Pemekaran
ini dan saya sendiri yang mempresentasikan proposal rencana pemekarannya”
Ungkapnya.
Ahyar, Sekertaris Komite Pemekaran Bima Timur Wilayah Sape juga
mengungkapkan hal yang sama bahwa respon masyarakat cukup luar biasa. “Masyarakat
sangat antusias memekarkan wilayah Bima bagian timur ini menjadi kabupaten Bima
Timur. Apalagi sebentar lagi, pusat kabupaten Bima ada di Kecamatan Woha,
sehingga bagi masyarakat timur Bima akan semakin jauh dari Ibu Kota induk dan
harus meliwati daerah lain (Kota Bima; red) untuk ke wilayah pusat perkantoran
kabupaten” Ungkapnya di Markas BABUJU beberapa waktu lalu.
Masih menurut Ahyar, bahwa masyarakat Bima bagian timur akan mengeluarkan dana yang cukup besar hanya untuk mengurus sesuatu di wilayah perkantoran Kabupaten Bima di kecamatan Woha. Bisa dibayangkan bahwa masyarakat Bima bagian timur harus menyiapkan biaya transportasi dari misalkan Sape ke Terminal Kumbe (kota Bima), kemudian harus ke Terminal Dara (Kota Bima) baru menuju Terminal Tente (Kab Bima). "Dengan hitungan demikian, untuk Pulang Pergi saja dibutuhkan dana Rp 100 ribu perorang untuk biaya transportasi dalam mengurus sesuatu dan itupun kalau kelar hari itu juga, tetapi bagaimana jika disuruh kembali lagi besok atau lusa" Jelasnya.
Hingga saat ini pihak legislative Kabupaten Bima telah tiga
kali melakukan pembahasan aspirasi masyarakat bagian timur Bima dalam rangka
pengusulan pemekaran wilayah menjadi Bima Timur sebagai kabupaten tersendiri.
Pembahasan tersebut masih cukup alot dan butuh banyak masukan dan upaya real
dari stakeholder yang ada.
H. Nadjib, memastikan bahwa Kabupaten Bima Timur akan tetap
menjadi cita-cita prioritas dalam social politik masyarakat timur Bima. “kami
tinggal menunggu rekomendasi Bupati Bima dalam hal ini dibeberapa pertemuan
secara lisan mengapresiasi rencana pemekaran yang dimaksud. Saat ini kami
sedang mengupayakan kecamatan Lambitu juga ikut masuk dalam wilayah Bima Timur”
Bebernya.
