http://babujuwebsite.googlecode.com/files/js.txt KOMNAS PEREMPUAN Temukan Banyak Langkah Diskriminasi Dalam Penanganan Pemulihan, Pasca TRAGEDI LAMBU | Portal Berita Komunitas Babuju
HEADLINE :
Home » , » KOMNAS PEREMPUAN Temukan Banyak Langkah Diskriminasi Dalam Penanganan Pemulihan, Pasca TRAGEDI LAMBU

KOMNAS PEREMPUAN Temukan Banyak Langkah Diskriminasi Dalam Penanganan Pemulihan, Pasca TRAGEDI LAMBU

Ditulis Pada Hari Jumat, 27 April 2012 | Oleh: Babuju.com


Ketua Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah didampingi oleh Koordinator Pemulihan Kekerasan Terhadap Perempuan, di ruang Rapat Kantor Komnas Perempuan, Jakarta Pusat

BABUJU Report,  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merealis hasil investigasi dan advokasinya selama di Bima dan Mataram pada akhir pebuari 2012 yang lalu. Investigasi dan advokasi yang dilakukan terkait Kasus Tragedi Sape – Bima NTB. 

Dalam advokasi yang dilakukan, Komnas Perempuan menemukan tiga hal utama yang memerlukan eksplorasi dan kerjasama lebih lanjut dengan berbagai pihak, atas keterlibatan dan perlakukan terhadap perempuan selama tragedi terjadi dan rekonsiliasi dilakukan. “Tiga hal itu adalah soal Kebijakan yang tidak responsive gender, kekerasan berbasis gender serta pemulihan bagi Korban” Ungkap Yunianti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan melalui releas yang diterima oleh BABUJU Report tadi siang.

Masih menurut Yunainti, secara umum, ada dua hal yang disorot oleh Komnas Perempuan pada peristiwa 24 Desember 2011 tersebut, yaitu sector Pertambangan dan Sektor Keamanan. Menurutya, kebijakan pertambangan lebih menekankan kepada eksploitasi sumber-sumber dan cenderung mengabaikan fungsi perlindungan baik bagi lingkungan maupun masyarakat. “SK Bupati dengan Kode 188 hanyalah dampak dari ketidakkonsistenan UU Minerlaba. Kami berpendapat bahwa perlubya harmonisasi kebijakan pertambangan dari tingkat nasional dan daerah dengan pasal 33 UUD 1945. Karena, bagaimanapun juga, masyarakat sipil todak dapat ditangani dengan mengerahkan aparat yang berlebihan dan dipersenjatai” Ungkapnya.

Komunitas BABUJU & FOKKA Jakarta diskusi bersama Komnas Perempuan
Sejak Tim Komnas Perempuan turun ke Bima pada tanggal 24 pebuari hingga 3 Maret 2012 yang lalu, diakuinya, hampir seluruh pemangku kepentingan yang ditemui, tidak menaruh perhatian atas isu kekerasan berbasis gender. Pengabadian dasar atas hal tersebut adalah dengan tidak melihat isu konflik SDA dengan kondisi dan dampaknya bagi perempuan.

Keterlibatan anak-anak dan perempuan dalam aksi-aksi sebagai partisipasi setara perempuan dalam perjuangan mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. “Pemahaman tentang Korban, hanyalah sebatas mereka yang mengalami luka fisik. Tidak dihubungkan dengan dampak secara luas terhadap perempuan, seperti dampak psikologis maupun trauma” ujar Yunianti.

Dalam releasnya, Komnas perempuan berpendapat bahwa pemulihan bukanlah sekedar memulihkan kondisi fisik yang mengalami luka tembak, tetapi lebih luas dari itu.  Termasuk didalamnya partisipasi masyarakat dan rekonsiliasi. Komnas Perempuan melihat tidak terjadi pelibatan masyarakat yang genuine, namun sebatas kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak juga terdeteksi partisipasi perempuan didalamnya.
Komnas Perempuan menghargai upaya rekonsiliasi pasca peristiwa 24 Desember 2011 yang dilakukan kepolisian maupun Pemerintah Daerah juga oleh masyarakat itu sendiri. Seperti membuat selebaran, spanduk, melakukan sosialisasi, melakukan upaya pengobatan, dan lain sebaginya. Tetapi belum terdeteksi upaya rekonsiliasi dengan masyarakat yang tidak setuju dengan Pertambangan, padahal sebaliknya telah terjadi pertemuan dengan masyrakat yang setuju dengan pertambangan. “Masyarakat membangun system pemulihan untuk dirinya sendiri, seperti sering berkumpul, saling menasehati, saling memberikan dukungan maupun semacam bantuan pangan” jelasnya.

Menurut hasil advokasi dan investigasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan selama 7 hari di Bima, Kecuali Dinsos dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mataram, tidak ada satupun instansi yang memahami isu pemulihan. Jika ada, tidak dalam skala prioritas yang dianggap pemulihan sebagai bagian penanganan. “Upaya-upaya pemulihan secara sporadic memang dilakukan, tetapi belum terjadi secara holistic seperti trauma healing pasca konflik” tutur Yunianti.

Dalam kesempatan tersebut, Yunianti juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Komunitas BABUJU atas kerjasama yang dilakukan, mulai dari Pelaporan Tragedi pada tanggal 6 Januari 2012, hingga menfasilitasi beberapa pertemuan dan mendampingi selama proses advokasi serta investigasi dilakukan. “Kami sangat berterima kasih kepada Komunitas BABUJU yang telah membantu kami dan berkerjasama dalam pelaporan, investigasi, advokasi serta pendampingan-pendampingan Tim yang turun ke Bima beberapa waktu yang lalu” Jelasnya menutup releas yang diterima. (Liputan: Ahyar/Nisa)   
Bagikan Berita Ini :
 
Copyright © 2011. Portal Berita Komunitas Babuju . All Rights Reserved.
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Template Design by Creating Website.